Tomakaka Adaq Jambu

Menjaga Tarombo, Merawat Adat, Menguatkan Identitas, dan Menyemai Keberagaman Nusantara

Oleh: YMT. Drs. Sjahrir Tamsi, M.Pd. - Tomakaka Adaq Jambu III – Cappa Bate Dara’, Polewali Mandar/Ketua DPD-FKN Provinsi Sulawesi Barat

Editor: W. Masykar

Ketika Sejarah Hidup dalam Ingatan

Sejarah Nusantara tidak selalu tersimpan dalam buku, arsip negara, atau dokumen kolonial. Sebagian justru hidup dalam ingatan masyarakat, petuah para tetua, tradisi lisan, silsilah keluarga atau tarombo, ritual adat, nama tempat, makam leluhur, serta naskah-naskah tradisional yang diwariskan turun-temurun.

Di tanah Mandar, salah satu jejak penting kepemimpinan tradisional itu dikenal dengan sebutan "Tomakaka." Tomakaka bukan sekadar gelar kehormatan. Ia merupakan bagian dari pranata sosial yang berkaitan dengan kepemimpinan komunitas, pengayoman, keteladanan, pemeliharaan tata kehidupan, serta penjagaan keseimbangan sosial.

Dalam konteks inilah keberadaan "Tomakaka Adaq Jambu" perlu dipahami, bukan sekadar nama seseorang, melainkan sebuah kedudukan adat yang berakar pada komunitas Jambu dan berada dalam struktur Dewan Adat "Cappa Bate Dara’," salah satu unsur Dewan Adat Tallu Bate dalam tata adat Binuang.

Memahami Tomakaka Adaq Jambu berarti membuka kembali salah satu halaman penting sejarah sosial dan kebudayaan Mandar.

Tomakaka dan Akar Kepemimpinan Mandar

Sebelum struktur kerajaan berkembang menjadi sistem politik tradisional yang lebih kompleks, masyarakat Mandar telah mengenal komunitas-komunitas yang memiliki tata kehidupan dan pemimpin masing-masing. Pemimpin tersebut antara lain dikenal sebagai "Tomakaka," figur yang dituakan, menjadi panutan, sekaligus pengayom masyarakat.

Kepemimpinannya tidak semata-mata bersandar pada kekuasaan. Legitimasi seorang pemimpin adat tumbuh dari "kepercayaan, keteladanan, kewibawaan, pengetahuan adat, serta pengakuan masyarakat."

Kepemimpinan adat sesungguhnya mengandung pesan yang relevan dengan kehidupan modern: kekuasaan tanpa keteladanan akan kehilangan makna. Nilai tersebut sejalan dengan semangat "Sipamandaq" yang berarti saling menguatkan, saling menopang, dan saling menjaga martabat bersama.

Binuang dan Tallu Bate

Dalam perjalanan sejarah Mandar, komunitas-komunitas lokal kemudian berkembang menjadi kerajaan dan persekutuan yang lebih luas.

Kerajaan Binuang dikenal sebagai salah satu kerajaan dalam lingkungan "Pitu Baqbana Binanga," bersama Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, dan Mamuju.

Namun berkembangnya kerajaan tidak berarti menghilangkan struktur kepemimpinan masyarakat yang telah lebih dahulu hidup. Dalam tata adat Binuang dikenal Dewan Adat Tallu Bate, yang terdiri atas:

"Ulu Bate, Tangnga Bate, dan Cappa Bate"

Struktur ini menunjukkan kekuasaan kerajaan tidak berdiri sendiri. Di samping Arajang sebagai pemimpin kerajaan, terdapat mekanisme adat yang berfungsi menjaga keseimbangan, legitimasi, dan tata kehidupan masyarakat. Dalam sejumlah dokumentasi mengenai struktur adat Binuang, Ulu Bate dikaitkan dengan Mirring, Tangnga Bate dengan Penanian, sedangkan Cappa Bate berpusat di Dara’.

Di dalam wilayah Cappa Bate Dara’ tercatat beberapa wilayah adat, antara lain Sulewatang, Manding, Lemo, Kiri-kiri, Jambu, dan Dara’. Di sinilah posisi "Tomakaka Adaq Jambu" memperoleh konteks historisnya. Ia merupakan bagian dari jaringan kepemimpinan adat dalam "Cappa Bate Dara’."

Gelar Adat adalah Amanah

Salah satu hal penting dalam memahami gelar adat ialah tidak memandangnya sebagai simbol kebesaran pribadi.

"Tomakaka Adaq Jambu bukanlah nama seseorang, melainkan gelar atau kedudukan adat yang diwariskan melalui mekanisme adat dan genealogis komunitas."

Seseorang yang menerima amanah tersebut tidak sedang menciptakan kebesaran bagi dirinya. Ia justru menerima tanggung jawab yang telah ada sebelum dirinya dan akan diteruskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, gelar adat sesungguhnya merupakan "amanah kepada leluhur, keluarga adat, masyarakat, dan generasi mendatang."

Semakin tinggi kedudukan adat, semakin besar pula tanggung jawab menjaga "adat, siri’, persaudaraan, keadilan, keteladanan, dan martabat masyarakat."

Tarombo: Menjaga Hubungan dengan Leluhur

Dalam masyarakat adat, "Tarombo" bukan sekadar daftar nama atau silsilah keluarga.

Tarombo adalah cara untuk memahami hubungan genealogis, sejarah keluarga, kesinambungan amanah, dan identitas komunitas.

Namun, garis keturunan tidak berarti seseorang otomatis memperoleh legitimasi kepemimpinan. Kepemimpinan adat idealnya bertumpu pada perpaduan antara "genealogi, kelayakan pribadi, pengetahuan adat, pengakuan keluarga besar, dan penerimaan masyarakat atau pemangku adat."

Dengan ungkapan sederhana:

"Darah memberi hubungan genealogis."

"Adat memberi legitimasi.

Masyarakat memberi kepercayaan."

Prinsip inilah yang membuat kepemimpinan adat tidak berhenti pada persoalan keturunan, tetapi juga menuntut kualitas moral dan kemampuan mengemban amanah.

Jambu: Ruang Sosial dan Kebudayaan

Jambu dalam struktur Dewan Adat Cappa Bate Dara’ tidak semestinya hanya dipahami sebagai nama wilayah. Di dalamnya terdapat manusia, hubungan kekerabatan, tanah, sejarah, tradisi, makam leluhur, bahasa, situs budaya, dan memori kolektif. Ketika kita berbicara tentang pelestarian "Tomakaka Adaq Jambu," yang harus dijaga bukan hanya gelarnya.

Yang jauh lebih penting adalah "nilai yang berada di balik gelar tersebut". Sejarah Tomakaka Jambu karena itu perlu dikaji melalui berbagai sumber: Lontara, arsip keluarga, catatan kerajaan, dokumen kolonial, makam dan inskripsi, serta tradisi lisan para pemangku adat.

Tradisi lisan tidak boleh dipandang rendah. Sebaliknya, ia harus dihormati sebagai sumber penting sejarah masyarakat, sekaligus diverifikasi melalui metode sejarah agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tomakaka Adaq Jambu III: Amanah Generasi Kini

Dalam riwayat adat keluarga besar Tomakaka Adaq Jambu, kesinambungan kepemimpinan tersebut pada masa kini dipercayakan kepada: 

Drs. Sjahrir Tamsi, M.Pd., sebagai Tomakaka Adaq Jambu III – Cappa Bate Dara’.

Riwayat pengukuhan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan legitimasi internal keluarga serta komunitas adat. Untuk kepentingan dokumentasi sejarah yang lebih luas, detail genealogis, kronologi, dan proses pengukuhannya tetap penting dilengkapi dengan sumber primer, berita acara, arsip keluarga, serta kesaksian para pemangku adat.

Sikap demikian bukan berarti meragukan adat. Justru sebaliknya, "verifikasi sejarah merupakan bentuk penghormatan terhadap adat agar warisan leluhur dapat berdiri kokoh di hadapan generasi mendatang."

Adat dalam Negara Modern

Apakah gelar adat masih relevan di tengah negara demokrasi modern? Jawabannya: 

"sangat relevan, sepanjang ditempatkan sebagai pranata kebudayaan, bukan sebagai klaim kekuasaan politik atau administratif."

Tomakaka masa kini tidak harus menjadi penguasa wilayah. Ia dapat bertransformasi menjadi 

"penjaga nilai, mediator sosial, pelindung tradisi, pendidik generasi, dan mitra pemerintah dalam pemajuan kebudayaan."

Dengan demikian, terjadi transformasi makna:

"Dari penguasa wilayah menjadi pengemban amanah kebudayaan."

"Dari simbol status menjadi sumber keteladanan."

"Dari warisan masa lalu menjadi jembatan menuju masa depan."

Inilah relevansi kepemimpinan adat pada abad ke-21.

Pendidikan: Jalan Terbaik Pewarisan Adat. Warisan adat tidak akan bertahan hanya dengan upacara dan seremoni. Ia harus diwariskan melalui "keluarga, masyarakat, dan pendidikan."

Generasi muda perlu mengenal siapa leluhurnya, memahami sejarah Binuang, mengetahui fungsi Dewan Adat Tallu Bate, mengenal Tomakaka, memahami nilai sipamandaq, serta menyadari bahwa adat dan kebudayaan lokal merupakan bagian dari identitas Indonesia.

Dengan demikian, sejarah adat bukan sekadar nostalgia. "Ia menjadi sumber pendidikan karakter". Sebab warisan terbesar leluhur bukanlah gelar semata, melainkan "nilai yang membuat gelar itu layak dihormati."

Menjaga yang Sakral, Membuka Pengetahuan

Di era digital, dokumentasi sejarah adat menjadi semakin penting. Naskah, foto lama, silsilah, benda pusaka, situs, makam leluhur, dan kesaksian para tetua perlu didokumentasikan sebelum hilang bersama perubahan zaman.

Namun dokumentasi harus dilakukan secara bijaksana. Tidak semua pengetahuan adat harus dipublikasikan. Ada informasi yang bersifat terbuka untuk masyarakat, tetapi ada pula yang menjadi pengetahuan keluarga atau pemangku adat.

Karena itu, prinsip yang patut dikembangkan adalah: “Terbuka untuk pengetahuan, terlindungi untuk kesakralan.”

Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menempatkan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan nasional.

Dengan demikian, pelestarian Tomakaka Adaq Jambu bukan hanya kepentingan keluarga besarnya atau komunitas adat Binuang semata. Ia merupakan bagian dari upaya menjaga mozaik kebudayaan Indonesia.

Dari Jambu untuk Indonesia

Kisah Tomakaka Adaq Jambu sesungguhnya memiliki pesan yang lebih luas daripada batas Jambu dan Binuang.

Nusantara dibangun oleh beragam pranata adat: kerajaan, kesultanan, kedatuan, kema'dikaan, nagari, lembang, marga, kampung adat, negeri, dan berbagai bentuk komunitas tradisional lainnya.

Keberagaman itu tidak perlu dipertentangkan dengan Indonesia modern. Justru keberagaman tersebut merupakan "modal sosial dan kebudayaan bangsa". Indonesia tidak menjadi kuat karena seluruh masyarakatnya seragam. Indonesia menjadi kuat karena "perbedaan mampu dirajut menjadi persaudaraan."

Karena itu, sejarah Tomakaka Adaq Jambu dapat ditempatkan dalam narasi kebangsaan yang lebih besar: "Berbeda dalam adat, bersatu dalam Indonesia".

Menatap Masa Depan

Ada beberapa langkah yang penting dilakukan untuk menjaga warisan Tomakaka Adaq Jambu.

Pertama, penelitian sejarah dan genealogis melalui sumber tertulis dan tradisi lisan.

Kedua, digitalisasi arsip keluarga dan adat, termasuk naskah, foto, silsilah, situs, dan benda budaya.

Ketiga, penyusunan Tarombo Tomakaka Adaq Jambu secara sistematis dengan verifikasi silang.

Keempat, pendidikan budaya bagi generasi muda, termasuk melalui muatan lokal dan kegiatan kebudayaan.

Kelima, penguatan kelembagaan adat melalui kerja sama pemangku adat, keluarga, pemerintah, akademisi, budayawan, dan masyarakat.

Keenam, pelindungan situs dan jejak sejarah yang berkaitan dengan Binuang dan Tomakaka Adaq Jambu.

Ketujuh, membangun jejaring kebudayaan Nusantara agar pengalaman masyarakat adat Mandar dapat menjadi bagian dari percakapan kebudayaan Indonesia.

Tomakaka Adaq Jambu merupakan bagian dari perjalanan panjang masyarakat Mandar dalam membangun kehidupan berdasarkan adat, kekerabatan, kepemimpinan, dan keseimbangan sosial.

Hubungannya dengan Kerajaan Binuang, Dewan Adat Tallu Bate, dan Cappa Bate Dara’ memperlihatkan bahwa sejarah lokal sesungguhnya menyimpan kekayaan tata kehidupan yang sangat bernilai. Namun, sejarah harus dirawat dengan sikap yang tepat. "Kita tidak boleh membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Tetapi kita juga tidak boleh menuliskan sejarah hanya berdasarkan kebanggaan".

Sejarah harus dirawat dengan "kehormatan, ketelitian, keterbukaan, dan tanggung jawab ilmiah".

Sebab seorang Tomakaka sesungguhnya berdiri di antara dua dunia: "Di belakangnya ada leluhur yang menitipkan amanah".

"Di hadapannya ada generasi yang menunggu warisan". Maka menjadi Tomakaka Adaq Jambu bukan terutama tentang seberapa tinggi gelar yang disandang.

Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar "kemampuan menjaga martabat adat, merawat persaudaraan, melindungi kebudayaan, mendidik generasi, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat".

"Dari Jambu untuk Binuang.

Dari Binuang untuk Mandar.

Dari Mandar untuk Sulawesi.

Dan dari Sulawesi untuk Indonesia".

"Adat boleh berbeda, sejarah boleh beragam, tetapi persaudaraan Indonesia harus tetap kita jaga".

“Kebudayaan bukan sekadar warisan yang kita terima dari leluhur; kebudayaan adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada generasi sesudah kita".

Salam Keberagaman Nusantara, Salam Adat Kebudayaan dan Hormat Penuh Takzim.(*)

copyright@wartamerdeka.net 2026