Reaktivasi SPP

Oleh : W. Masykar

Wacana reaktivasi SPP di SMA/SMK Negeri terus bergulir menyusul munculnya usulan dari bawah karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan dukungan anggaran agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lebih optimal. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memberi respon positif sekaligus mendorong tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar lebih baik.

Wacana itu, semakin mengemuka dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD setempat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan pembahasan mengenai reaktivasi SPP masih berada pada tahap awal dan belum menjadi keputusan.

"Masih menjadi pembahasan ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," kata Purwanto saat diwawancarai media di Gedung DPRD Jabar, Selasa (14/7/2026). 

Salah satu alasan munculnya usulan karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan dukungan anggaran agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lebih baik.

"Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya," ujar kepala dinas pendidikan Jabar, Purwanto, kepada pers.

SMAN/SMKN memiliki tugas tidak hanya menyelenggarakan pembelajaran rutin, tetapi juga membina bakat dan prestasi peserta didik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. 

Kegiatan seperti OSN, O2SN, FLS2N, LKS SMK, Kompetisi Sains, dan event event lain sering secara mendadak muncul dengan jarak persiapan yang singkat.

Sementara, Dana BOS/BOP peruntukan dan mekanisme pencairannya sudah terjadwal dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan insidentil/mendesak.

Dengan kondisi seperti ini, tidak jarang sekolah seringkali tidak bisa langsung mendaftarkan dan membina siswa karena terkendala biaya pendaftaran, transportasi, akomodasi, dan pembinaan. Mengakibatkan tidak jarang potensi siswa tidak dapat tersalurkan karena sekolah tidak memiliki dana cepat. Mau tidak mau, pembiayaan lomba akan dibebankan penuh ke orang tua. 

Oleh karena itu, dengan reaktivasi SPP akan bisa menjadi Dana Penyangga Prestasi dan Kegiatan Unggulan Sekolah masing masing.

Inilah kadang yang membedakan sekolah negeri dengan sekolah swasta. Termasuk di SD/SMP Negeri misalnya, penyelenggara an event event perlombaan bahkan hampir semuanya dibebankan ke orangtua

Bagaimanapun dana penyangga sangat penting untuk mengantisipasi adanya kegiatan kegiatan yang tidak dapat dianggarkan dari Dana BOS.

Dengan adanya dana penyangga ini, SMAN/SMKN tidak akan lagi kehilangan momentum untuk mencetak prestasi. 

Beberapa Kasek SMAN/SMKN di Jawa Timur sangat setuju dan mendukung adanya reaktivasi SPP sebagai dana penyangga kebutuhan kebutuhan yang sifatnya mendadak dan cepat.

"Kami sangat mendukung adanya reaktivasi SPP, sebab bagaimanapun dukungan anggaran di sekolah akan sangat menentukan perkembangan kualitas sekolah itu sendiri," ujar salah seorang kepala sekolah di Lamongan, Jawa Timur.

Yang penting tetap harus ada kelonggaran bagi siswa yang benar benar tidak mampu, harus ada kelonggaran atau bahkan di bebaskan sama sekali. Dengan begitu,  Reaktivasi SPP bisa lebih jelas dan transparan daripada membolehkan iuran sukarela tapi mekanismenya kadang tidak jelas dan membingungkan. Bukankah begitu?(*)