Menunggu Kejutan Berikutnya, Setelah Penangkapan LSP

Oleh : Masykur Sarmi',an

Alumni Pesantren Ar- Roudhatul Ilmiyah Kertosono Nganjuk Jatim dan Ketua PW FOKAL IMM Kalimantan Timur

Ada sesuatu yang patut direnungkan dari perkara yang menyeret Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Sulit mengabaikan besarnya risiko yang melekat pada dugaan tindakan tersebut. LSP bukan pejabat biasa. Ia pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi kepolisian selama lebih dari lima tahun, memiliki pengalaman panjang dalam dunia keamanan, dan memahami konsekuensi hukum maupun politik dari setiap tindakan yang menggunakan instrumen negara.

Karena itu, muncul pertanyaan yang tidak sederhana: apakah tindakan yang diduga dilakukan itu benar-benar merupakan keputusan individual, atau ada tujuan yang lebih besar di baliknya ?

Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini adalah hipotesis yang patut diuji oleh penyidikan.

Pertama, persoalan keberanian mengambil risiko

Seorang jenderal bintang empat tentu memahami penyadapan terhadap Presiden tanpa prosedur hukum, apabila terbukti, bukan pelanggaran administratif biasa. Risikonya menyentuh hukum, karier, kehormatan, bahkan masa depan politiknya.

Namun, besarnya risiko tidak otomatis membuktikan adanya perintah dari orang lain. Seseorang bisa bertindak karena kepentingan pribadi, kesalahan perhitungan, loyalitas yang keliru, atau karena menjalankan agenda bersama. Semua kemungkinan itu harus diuji berdasarkan bukti.

Kedua, persoalan siapa yang sebenarnya menjadi sasaran

Menurut keterangan penyidik yang diberitakan pada 4 November 2026, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan kalangan pengusaha. Penyidik juga menyebut dugaan penghapusan catatan elektronik hasil penyadapan.

Jika seluruh keterangan tersebut terbukti, cakupan perkara ini tentu jauh lebih luas daripada persoalan hubungan personal antara dua tokoh.

Pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting: untuk kepentingan apa informasi dari begitu banyak kalangan dikumpulkan? Siapa yang membutuhkan informasi itu? Apa informasi hanya digunakan untuk kepentingan pemantauan, atau ada tujuan lain ?

Sampai sekarang, motif dan pihak yang mungkin memperoleh manfaat dari informasi tersebut belum diumumkan secara tuntas.

Ketiga, persoalan kemungkinan adanya agenda yang lebih besar.

Dalam analisis politik, pengumpulan informasi terhadap banyak aktor strategis dapat memiliki beragam tujuan. Bisa berkaitan dengan kepentingan keamanan, pengendalian informasi, perlindungan kepentingan politik, atau pemetaan kekuatan.

Tetapi kita tidak boleh melompat dari kemungkinan menuju kesimpulan. Belum ada bukti publik yang memastikan bahwa perkara LSP merupakan bagian dari operasi untuk mempertahankan pengaruh kelompok tertentu, apalagi bahwa ada seorang tokoh besar yang memerintahkannya. 

Justru di sinilah penyidikan harus bekerja lebih dalam. Tidak cukup hanya menjawab siapa yang memasukkan nomor ke sistem penyadapan. Harus terungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, siapa yang menerima hasilnya, untuk tujuan apa, dan apakah ada pihak lain yang memperoleh manfaat.

Keempat, ujian sesungguhnya adalah membuka seluruh mata rantai.

Apabila perkara ini berhenti pada tiga tersangka tanpa penjelasan memadai tentang tujuan, penerima informasi, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, pertanyaan publik akan tetap menggantung.

Sebaliknya, apabila penyidik mampu membuka seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan bukti yang sah, publik akan memperoleh gambaran yang lebih utuh.

Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh pelaksana, sementara kemungkinan pihak yang memberi perintah atau menikmati hasilnya tidak pernah diperiksa. Namun, jangan pula seseorang diseret hanya karena kedekatan politik atau hubungan personal.

Nah, kita sedang menunggu bukan sekadar kejutan berupa nama baru yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita sedang menunggu terungkapnya kebenaran yang lebih mendasar.

Siapa yang bekerja? Siapa yang memerintahkan? Siapa yang menjadi sasaran? Siapa yang menerima informasi ? Dan untuk kepentingan siapa semua itu dilakukan?

Jika ternyata hanya tindakan individual, katakan individual. Jika terbukti ada jaringan, ungkap jaringannya. Jika ditemukan pemberi perintah, proses berdasarkan bukti dan hukum.

Sebab, dalam perkara sebesar ini, publik tidak cukup hanya mengetahui siapa yang ditangkap. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Jangan hanya membuka pintu penangkapan, bukalah seluruh rantai kebenaran.

Sebab, kejutan terbesar bukanlah siapa yang akan menyusul LSP, melainkan apakah di balik perkara ini terdapat sebuah agenda yang selama ini tidak diketahui publik. (Samarinda, 6 November 2026)