WIB

Untuk pengalaman membaca yang lebih nyaman, alihkan ke mode gelap.

Iklan
Opini

Memperkuat Sinergi Adat, Agama dan Negara

R

Redaktur

Kamis, 19 November 2026 · 06:48 WIB · 7 mnt baca

Oleh: YM. Sjahrir Tamsi

"MERAWAT KEBERAGAMAN, MENEGUHKAN PERSATUAN, MEWUJUDKAN INDONESIA BERKEADILAN"

Iklan Perumahan

Indonesia adalah bangsa besar yang dibangun di atas keberagaman suku, etnis, agama, bahasa, adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan. Keberagaman tersebut bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan dan kekayaan bangsa yang harus dijaga, dihormati, serta diwariskan kepada generasi mendatang.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat tiga kekuatan mendasar yang perlu terus diperkuat sinerginya, yaitu adat, agama, dan negara. Ketiganya memiliki peran, fungsi, serta ruang pengabdian yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama: 

"Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Damai, Bermartabat, Berkeadilan, dan Sejahtera."

Adat merupakan akar identitas dan kearifan lokal. Di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur, tata krama, penghormatan terhadap sesama, semangat gotong royong, musyawarah, serta tanggung jawab menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Keluarga Adat, Kerajaan, Kesultanan, dan para Pemangku Hadat merupakan bagian penting dari kekayaan sejarah dan peradaban Nusantara yang patut dihormati dan dilestarikan.

Agama merupakan Sumber Nilai Moral dan Spiritual. Ajaran agama membimbing manusia untuk membangun akhlak, kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan kepedulian sosial. Perbedaan keyakinan hendaknya tidak menjadi alasan untuk saling menjauh, apalagi mempertentangkan sesama anak bangsa.

Negara merupakan pemegang mandat konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat. Negara wajib menjamin kepastian hukum, kebebasan beragama, kesetaraan hak, perlindungan masyarakat adat, serta keadilan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan.

Dengan demikian, Adat memberikan akar dan identitas, Agama memberikan tuntunan moral dan spiritual, sedangkan Negara memberikan kepastian hukum dan perlindungan. 

Ketiganya harus berjalan beriringan dalam semangat saling menghormati dan saling menguatkan.

Saatnya Sinergi Dihadirkan dalam Kebijakan Nyata

Persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana ketiga kekuatan tersebut tidak hanya dibicarakan dalam forum seremonial, tetapi benar-benar diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal itu, berimplikasi diperlukannya langkah-langkah strategis dan berkelanjutan.

Pertama, membangun kemitraan kelembagaan. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi majelis adat, kerajaan dan kesultanan, pemuka agama, akademisi, budayawan, serta organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kebudayaan.

Kedua, memperkuat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Inventarisasi, identifikasi, pengakuan, serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat dan warisan budaya, perlu ditindaklanjuti secara konsisten melalui regulasi dan program pemerintah yang jelas, terukur, serta berkeadilan.

Ketiga, mengoptimalkan dialog dan pencegahan konflik sosial. Tokoh adat dan tokoh lintas agama perlu dilibatkan dalam membangun komunikasi, mendeteksi potensi gesekan, serta mengembangkan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mediasi yang menghormati hukum positif serta hak setiap warga negara.

Lanjutkan membaca artikel ini

Berlangganan gratis dengan email untuk membuka seluruh isi artikel di Wartamerdeka.

Iklan Wartamerdeka
R

Ditulis oleh

Redaktur

Komentar (0)

Tinggalkan komentar. Komentar langsung tampil setelah dikirim.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Berita Terkait

Jangan ketinggalan berita

Aktifkan notifikasi untuk kabar terbaru WartaMerdeka langsung di perangkatmu.