Memperkuat Sinergi Adat, Agama dan Negara
Oleh: YM. Sjahrir Tamsi
"MERAWAT KEBERAGAMAN, MENEGUHKAN PERSATUAN, MEWUJUDKAN INDONESIA BERKEADILAN"
Indonesia adalah bangsa besar yang dibangun di atas keberagaman suku, etnis, agama, bahasa, adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan. Keberagaman tersebut bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan dan kekayaan bangsa yang harus dijaga, dihormati, serta diwariskan kepada generasi mendatang.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat tiga kekuatan mendasar yang perlu terus diperkuat sinerginya, yaitu adat, agama, dan negara. Ketiganya memiliki peran, fungsi, serta ruang pengabdian yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama:
"Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Damai, Bermartabat, Berkeadilan, dan Sejahtera."
Adat merupakan akar identitas dan kearifan lokal. Di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur, tata krama, penghormatan terhadap sesama, semangat gotong royong, musyawarah, serta tanggung jawab menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Keluarga Adat, Kerajaan, Kesultanan, dan para Pemangku Hadat merupakan bagian penting dari kekayaan sejarah dan peradaban Nusantara yang patut dihormati dan dilestarikan.
Agama merupakan Sumber Nilai Moral dan Spiritual. Ajaran agama membimbing manusia untuk membangun akhlak, kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan kepedulian sosial. Perbedaan keyakinan hendaknya tidak menjadi alasan untuk saling menjauh, apalagi mempertentangkan sesama anak bangsa.
Negara merupakan pemegang mandat konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat. Negara wajib menjamin kepastian hukum, kebebasan beragama, kesetaraan hak, perlindungan masyarakat adat, serta keadilan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan.
Dengan demikian, Adat memberikan akar dan identitas, Agama memberikan tuntunan moral dan spiritual, sedangkan Negara memberikan kepastian hukum dan perlindungan.
Ketiganya harus berjalan beriringan dalam semangat saling menghormati dan saling menguatkan.
Saatnya Sinergi Dihadirkan dalam Kebijakan Nyata
Persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana ketiga kekuatan tersebut tidak hanya dibicarakan dalam forum seremonial, tetapi benar-benar diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Hal itu, berimplikasi diperlukannya langkah-langkah strategis dan berkelanjutan.
Pertama, membangun kemitraan kelembagaan. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi majelis adat, kerajaan dan kesultanan, pemuka agama, akademisi, budayawan, serta organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kebudayaan.
Kedua, memperkuat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Inventarisasi, identifikasi, pengakuan, serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat dan warisan budaya, perlu ditindaklanjuti secara konsisten melalui regulasi dan program pemerintah yang jelas, terukur, serta berkeadilan.
Ketiga, mengoptimalkan dialog dan pencegahan konflik sosial. Tokoh adat dan tokoh lintas agama perlu dilibatkan dalam membangun komunikasi, mendeteksi potensi gesekan, serta mengembangkan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mediasi yang menghormati hukum positif serta hak setiap warga negara.
Lanjutkan membaca artikel ini
Berlangganan gratis dengan email untuk membuka seluruh isi artikel di Wartamerdeka.
Keempat, memperkuat peran Forum Keberagaman Nusantara (FKN). FKN diharapkan menjadi Rumah Besar Kebangsaan yang inklusif, ruang silaturahmi, komunikasi, konsolidasi, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat Nusantara. FKN dapat mengambil peran sebagai "Mitra Strategis" Pemerintah dan Masyarakat dalam membangun dialog lintas suku, etnis, agama, budaya, serta komunitas adat, termasuk mendukung upaya pencegahan dan mediasi konflik sosial sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Peran ini penting agar setiap perbedaan tidak berkembang menjadi pertentangan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling mengenal, menghormati, menghargai, dan menyayangi sesama anak bangsa.
Kelima, mengintegrasikan pendidikan karakter dan kebudayaan. Pendidikan formal, nonformal, dan keluarga perlu menjadi ruang pembentukan generasi yang berakhlak, berbudaya, toleran, cinta tanah air, serta memahami nilai-nilai luhur adat dan kebangsaan. Generasi muda harus menjadi pewaris kebudayaan sekaligus pelaku kemajuan bangsa.
Keenam, mengembangkan pemberdayaan ekonomi berbasis kebersamaan. Pemerintah, lembaga keagamaan, kelembagaan adat, dunia pendidikan, dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA) perlu membangun kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata budaya, pelestarian warisan leluhur, serta pengembangan potensi lokal.
Ketujuh, membangun komunikasi dan evaluasi berkelanjutan. Sinergi tidak boleh berhenti pada pertemuan dan kesepakatan. Diperlukan forum komunikasi lintas unsur, program kerja bersama, dukungan anggaran, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi berkala agar setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Landasan Konstitusi dan Tanggung Jawab Negara
Gagasan penguatan sinergi Adat, Agama, dan Negara bukan sekadar harapan sosial, melainkan memiliki landasan konstitusional yang kuat.
Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.
Pasal 28I ayat (3) menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Sementara itu, Pasal 29 ayat (2) menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
Selanjutnya, Pasal 32 UUD 1945 mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Amanat tersebut diperkuat melalui:
1) UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
2) PP Nomor 87 Tahun 2021, sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan.
3) UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang memberikan kerangka pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik.
4) PP Nomor 2 Tahun 2015, sebagai peraturan pelaksanaan UU Penanganan Konflik Sosial.
Dengan landasan tersebut, sudah selayaknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengambil langkah lebih konkret, bukan hanya mengakui keberagaman secara normatif, tetapi juga memastikan perlindungan, pemberdayaan, dan pelibatan seluruh unsur masyarakat dalam pembangunan nasional.
Sebab, keberadaan adat tidak boleh hanya dikenang sebagai sejarah, agama tidak cukup hanya menjadi identitas, dan negara tidak boleh hanya hadir melalui regulasi. Ketiganya harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan rakyat.
Saatnya Negara Mengambil Langkah Strategis
Untuk mewujudkan sinergi tersebut, ada beberapa agenda penting yang patut menjadi perhatian dan tindak lanjut Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah:
1) Menyusun kebijakan nasional yang memperkuat kemitraan pemerintah, kelembagaan adat, dan organisasi lintas agama.
2) Mempercepat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
3) Memfasilitasi pembentukan forum komunikasi dan kolaborasi adat, agama, budaya, dan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.
4) Memperkuat peran organisasi seperti FKN sebagai mitra sosial-kebangsaan dalam merawat keberagaman dan membangun harmoni masyarakat.
5) Mengalokasikan program dan anggaran yang berkelanjutan bagi pendidikan kebudayaan, pelestarian tradisi, pemberdayaan masyarakat, serta pencegahan konflik sosial.
Agenda tersebut perlu diterjemahkan ke dalam rencana aksi, target pelaksanaan, penanggung jawab, dan evaluasi yang terukur. Dengan demikian, sinergi tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi menjadi gerakan bersama yang dapat dirasakan manfaatnya.
Berbeda dalam Identitas, Bersatu dalam Pengabdian
Pada akhirnya, kekuatan Indonesia tidak terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan seluruh elemen bangsa untuk hidup berdampingan dalam keberagaman.
Raja, Sultan, Pemangku Hadat, Tokoh Lintas Agama, Pendidik, Budayawan, Akademisi, Pemerintah, Pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat mempunyai ruang pengabdian yang sama pentingnya dalam menjaga keutuhan bangsa.
Kita perlu membangun kesadaran bahwa;
"Merawat Adat berarti menjaga akar kebudayaan, Menghormati Agama berarti memelihara nilai-nilai kemanusiaan, dan Memperkuat Negara berarti menjaga konstitusi serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia."
Forum Keberagaman Nusantara (FKN) sejatinya menjadi salah satu "Rumah Besar Keberagaman" yang mempertemukan seluruh kekuatan tersebut dalam semangat persaudaraan, persatuan, dan pengabdian kepada Ibu Pertiwi.
Mari kita nyalakan hati, tenteramkan jiwa, eratkan persaudaraan, dan satukan langkah untuk membangun Indonesia yang damai, berbudaya, bermartabat, serta berkeadilan.
Sebab, "Keberagaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk Dirawat. Perbedaan bukan untuk memisahkan, melainkan untuk Saling Melengkapi."
"ADAT TERJAGA, AGAMA TERHORMAT, NEGARA KUAT"
"BERAGAM, BERSATU DAN BERDAYA UNTUK INDONESIA RAYA"
Salam Keberagaman Nusantara. Salam Sehat dan Salam Hormat Penuh Takzim.
Penulis: YM. SJAHRIR TAMSI (Ketua DPD-FKN Provinsi Sulawesi Barat
Pemerhati Pendidikan, Kebudayaan, Adat, dan Keberagaman Nusantara
Tomakaka Adaq Jambu III Cappa Bate Dara'
Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat).
Referensi Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan:
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 32.
2. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017.
4. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
5. PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012.
6. Putusan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan serta penghormatan Masyarakat Hukum Adat.
Ditulis oleh
Redaktur
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!