Memastikan Program Revitalisasi Sekolah Tidak Menyisakan Persoalan

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 adalah Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto - Inpres Nomor 7 Tahun 2025, dengan alokasi awal Rp14 triliun untuk 71.744 satuan pendidikan. Dana sudah disalurkan lebih dari Rp2,6 triliun pada pertengahan tahun, dan ditargetkan menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja lokal lewat sistem swakelola.

Di sisi lain, dari Sumatera sampai Sulawesi, dari Lampung sampai Maluku, kabar yang datang justru serupa: gedung sudah berdiri, tetapi kualitasnya dipertanyakan, papan proyeknya tidak ada, dan di baliknya muncul dugaan potongan, fee, dan main mata.

Pertanyaannya bukan lagi apakah program ini baik. Programnya baik, bahkan sangat dibutuhkan. Pertanyaannya adalah: apakah kualitas fisiknya bisa dipertanggungjawabkan, atau justru sedang dikorbankan demi bagi-bagi jatah?

Revitalisasi sekolah adalah janji yang paling mudah dirasakan rakyat, karena bentuknya nyata, ruang kelas yang tadinya bocor menjadi layak, toilet yang tadinya tidak layak menjadi bersih, dan anak-anak bisa belajar tanpa takut atap runtuh.

Karena itu, program ini tidak boleh hanya selesai di atas kertas. Ia harus selesai di lapangan, dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pada 2026, pemerintah menjangkau 35.769 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia melalui skema swakelola, dengan anggaran Rp. 26 triliun. Sampai Oktober 2026, Kemendikdasmen mencatat 4.374 sekolah telah merampungkan pembangunan, dan penyaluran dana kepada penerima manfaat sudah sekitar Rp20 triliun. Program ini juga mencakup pembangunan unit sekolah baru, 66 PAUD dan 28 SMA.

Angka itu besar, dan artinya juga besar. Di baliknya ada sekitar 1,2 juta ruang kelas dalam kondisi rusak sedang atau berat di 195 ribu sekolah, yang menjadi alasan mengapa revitalisasi ini dijadikan program prioritas nasional dan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Persoalannya, justru di titik inilah sesungguhnya sering dimulai.

Skema swakelola memang memberi ruang bagi sekolah dan masyarakat untuk terlibat langsung. Tetapi swakelola bukan berarti tanpa pengawasan. Justru karena uangnya langsung masuk ke sekolah, pengawasannya harus lebih ketat, lebih terbuka, dan lebih berani.

Dalam beberapa bulan terakhir, sorotan itu muncul dari berbagai daerah. Di Bangkalan, misalnya muncul dugaan pemotongan dana revitalisasi SD hingga 60 persen, yang disuarakan LSM dan warga saat berdemonstrasi di depan Dinas Pendidikan. Di daerah lain, Kejaksaan Negeri mengusut dugaan pemerasan terkait program revitalisasi senilai sekitar Rp60 miliar. Di daerah lain lagi, Kejaksaan juga menggeledah sejumlah lokasi terkait dugaan pungutan liar dan gratifikasi senilai lebih dari Rp1 miliar.

Meski semua dugaan itu belum tentu terbukti, dan asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung. Tetapi semua itu adalah peringatan, bahwa program sebesar ini rawan diselewengkan kalau tidak dikawal sejak awal.

Yang paling dikhawatirkan rakyat bukan sekadar uang yang berkurang. Yang dikhawatirkan adalah kualitas bangunan yang ikut berkurang, tiang besi yang seharusnya delapan menjadi empat, material yang tidak sesuai spesifikasi, dan ruang kelas yang baru dibangun tetapi sudah tidak aman untuk anak-anak.

Pertama, transparansi sejak awal. Papan informasi, RAB, dan penggunaan anggaran harus dipasang terbuka di sekolah, bukan disembunyikan. Wali murid, komite sekolah, dan masyarakat berhak tahu berapa dana yang diterima, untuk apa saja, dan siapa yang mengerjakan.

Kedua, swakelola yang sungguhan. Jangan sampai namanya swakelola, tetapi pengadaan material, penyusunan RAB, sampai pekerjaan dikendalikan pihak lain. Sekolah harus menjadi pelaksana yang sesungguhnya, bukan sekadar stempel administrasi.

Ketiga, kualitas material sesuai standar. Material harus SNI dan sesuai bestek. Konsultan perencana dan pengawas yang dibayar negara harus benar-benar hadir di lapangan, bukan hanya menandatangani laporan.

Keempat, pengawasan berlapis dan berani. Dinas Pendidikan hanya diberi peran monitoring, tetapi monitoring itu tidak boleh formalitas. Inspektorat, BPK, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan harus terlibat, seperti yang sudah dilakukan dalam pengawasan program SLB, termasuk soal kepatuhan perpajakan. Kepala sekolah juga tidak boleh dibiarkan sendiri, mereka harus dilindungi dari permintaan pungutan oleh pihak mana pun yang tidak berwenang. Kemendikdasmen sendiri sudah mengingatkan hal ini, bahwa dana revitalisasi berasal dari pajak masyarakat dan sekolah tidak perlu memenuhi permintaan pungutan yang tidak memiliki kewenangan.

Kelima, penyelesaian sampai tuntas. Target rampung akhir tahun 2026 bukan sekadar target seremonial. Sekolah yang sudah menerima dana 100 persen harus bisa menunjukkan progres fisik 100 persen pula. Selisih antara pencairan dan progres fisik adalah tanda bahaya pertama yang harus segera diperiksa.

Revitalisasi sekolah bukan proyek biasa. Ini adalah investasi untuk generasi. Satu ruang kelas yang dibangun dengan jujur akan dipakai puluhan angkatan anak-anak. Satu ruang kelas yang dibangun asal-asalan akan menjadi beban dan bahaya untuk puluhan tahun ke depan.

Karena itu, media diharapkan konsisten untuk bersama sama mengawal program ini sampai selesai, tanpa menyisakan persoalan.

Jangan biarkan program yang seharusnya menjadi kabar gembira untuk anak-anak sekolah, berubah menjadi kabar buruk karena uangnya dipotong, kualitasnya dikorbankan, dan pengawasannya dilalaikan.

Sekolah yang baik harus dibangun dengan cara yang baik. Hanya dengan cara itu, revitalisasi 2026 benar-benar menjadi warisan, bukan menjadi persoalan baru.(Redaksi)

copyright: wartamerdeka.net - 2026