Kemenkop Gandeng KLH Dorong Koperasi Masuk Pasar Karbon & Ekonomi Sirkular

Jakarta, wartamerdeka.net, - Pemerintah terus memperkuat konsolidasi antar kementerian untuk mendorong daya saing dan peran strategis koperasi dalam perekonomian nasional. Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) guna memperluas keterlibatan koperasi dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon nasional.

Dalam siaran persnya, Jumat (13/8/2026) disebutkan kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan Menteri LH/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Kerja sama ini, menurut Menkop merupakan langkah strategis untuk membekali gerakan koperasi dengan literasi tata kelola berbasis prinsip berkelanjutan.

"Koperasi memerlukan dukungan literasi serta pengetahuan pengelolaan berkelanjutan sesuai norma-norma lingkungan hidup. Di sisi lain, koperasi juga siap menjadi instrumen utama dalam menyukseskan program-program Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Menkop usai penandatanganan kerja sama.

Acara dihadiri Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, dan Sekretaris Kementerian LH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati.

Menkop menjelaskan, keterlibatan koperasi akan mencakup lini bisnis pengolahan limbah dan sampah seperti minyak jelantah yang dapat dikelola secara modern maupun berbasis prinsip ekonomi sirkular. Koperasi dinilai tidak hanya mampu menjaga kelestarian lingkungan, namun juga memberikan nilai tambah ekonomi langsung bagi anggotanya.

Kemenkop juga mendorong keterlibatan gerakan koperasi dalam perdagangan karbon (carbon trading). Hal ini sejalan dengan langkah Kemenkop yang baru-baru ini meresmikan pabrik kelapa sawit (CPO) milik koperasi di Musi Banyuasin.

Perdagangan karbon harus memberikan manfaat yang inklusif dan tidak hanya dinikmati oleh korporasi, tetapi juga masyarakat akar rumput, indigenous people, dan masyarakat adat yang selama ini turut menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, kelompok-kelompok masyarakat tersebut perlu diorganisasikan melalui koperasi agar memiliki wadah bersama yang kuat, serta dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dan berkelanjutan dari perdagangan karbon.

"Kami mendorong agar koperasi terlibat dalam proses perdagangan karbon. Ini akan menjadi peluang dan lapangan usaha baru yang sangat potensial bagi kegiatan koperasi di Indonesia," Menkop menambahkan.

Menteri LH/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan kolaborasi ini merupakan bagian dari eksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Ia menilai keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bentuk ‘revolusi kerakyatan’ yang nyata.

"Ini adalah pembalikan arah bangunan masyarakat menuju cita-cita konstitusional, revolusi tidak harus dikobarkan dari luar, melainkan dilakukan oleh siapa saja yang bercita-cita mentransformasi masyarakat. Dan pengawal utama gagasan besar Presiden dalam urusan ini adalah Menteri Koperasi," kata Jumhur.(wm)