Menyambut Muswil ICMI Jatim 4 Juli 2026

"Ketika Ilmu Pengetahuan Berpihak pada Kuasa, Bukan Kebenaran"

Oleh : Pitono Nugroho
Sekretaris ICMI Orwil Jawa Timur
Direktur Social Investment Indonesia
Alumni Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lemhannas RI Angkatan XXV Tahun 2025

 

Ada sebuah pertanyaan sederhana yang jarang berani kita ajukan kepada diri sendiri: "untuk siapa sebenarnya ilmu yang kita kuasai ini bekerja?" Pertanyaan itu menjadi mendesak ketika kita menyaksikan begitu banyak orang berilmu, bahkan sangat berilmu, yang memilih diam di hadapan ketidakadilan atau, lebih buruk lagi, menyumbangkan pengetahuannya untuk melayani kepentingan yang justru merugikan masyarakat luas.

Istilah "intelektual publik" sesungguhnya menyimpan beban moral yang berat. Ia merujuk pada mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan mempergunakannya untuk kemaslahatan orang banyak, baik melalui aplikasi langsung di lapangan maupun melalui sumbangan wacana di ruang publik. Dalam bahasa Prancis, kata intelek dan intelektualitas dipahami secara inheren relasional dengan kepentingan masyarakat. Artinya, seseorang baru pantas disebut intelektual ketika ilmunya benar-benar mengalir keluar dari menara gading, menjelma menjadi maslahat yang dirasakan nyata atau, dengan kata lain, berubah dari menara gading menjadi menara air.

Namun, kenyataan kerap berkata lain. Banyak penggenggam ilmu yang memilih jalan aman: menyimpan pengetahuannya sebagai aset pribadi atau, yang lebih menyedihkan, menjual keahliannya kepada siapa saja yang sanggup membayar paling mahal, tanpa peduli ke arah mana kepentingan itu berpihak.

Spesies yang Terancam Punah

Guru Besar Hukum sekaligus hakim federal Amerika Serikat, Richard Posner, dalam karyanya yang banyak dirujuk, Public Intellectuals: A Study of Decline (2001), mencatat dengan gamblang bahwa proporsi intelektual publik terus tergerus selama beratus-ratus tahun. Spesialisasi akademis yang kian mendalam, menurutnya, justru melahirkan para pakar yang pandangannya semakin sempit: pintar di bidangnya, tetapi gagap ketika diminta berbicara kepada masyarakat luas mengenai hal-hal yang sesungguhnya menentukan nasib bersama.

Lima tahun berselang, sosiolog Amitai Etzioni bersama Alyssa Bowditch bahkan melangkah lebih jauh. Buku suntingan mereka memasang judul yang terdengar seperti alarm kebakaran: Public Intellectuals: An Endangered Species? Bukan sekadar gaya retorika akademis, judul itu merupakan pengakuan jujur bahwa bertambahnya pengetahuan dalam suatu masyarakat tidak otomatis mendorong pemiliknya untuk berdiri di sisi kepentingan umum. Kecenderungannya, sayangnya, justru sebaliknya.

Ketika Asap Rokok dan Karbon Dibungkus Keraguan

Dua kasus dalam sejarah modern menunjukkan betapa mahalnya harga yang dibayar masyarakat ketika ilmu pengetahuan berkhianat. Sejarawan sains Naomi Oreskes dan Erik Conway, dalam buku investigatif mereka Merchants of Doubt (2010), mengungkap bagaimana bahaya rokok yang telah diketahui sejak dekade 1950-an justru berhasil dikaburkan selama puluhan tahun oleh ilmuwan-ilmuwan bayaran industri tembakau. Mereka tidak perlu membuktikan bahwa rokok itu aman; mereka hanya perlu menanamkan keraguan secukupnya. Keraguan itu sudah cukup untuk menunda regulasi, menyelamatkan pendapatan industri, sementara nyawa terus berguguran.

Pola yang sama terulang pada isu perubahan iklim. Jauh sebelum dunia ramai membicarakan krisis iklim, peringatan ilmiah telah muncul sejak disertasi Svante Arrhenius pada akhir abad ke-19, lalu dikukuhkan secara empiris melalui pengukuran Charles David Keeling pada tahun 1961. Namun, industri energi kotor mendanai narasi bahwa "ilmu pengetahuan belum sepakat"—sebuah taktik yang, menurut Oreskes dan Conway, hampir identik dengan strategi industri rokok beberapa dekade sebelumnya. Hasilnya, transformasi menuju energi bersih tertunda selama bertahun-tahun, sementara tagihannya kini harus ditanggung oleh seluruh umat manusia.

Pengkhianatan yang Sudah Diramalkan

Jauh sebelum Posner dan Etzioni menulis, sastrawan sekaligus filsuf Prancis Julien Benda telah menubuatkan fenomena ini melalui karya klasiknya, La Trahison des Clercs (1927) (Pengkhianatan Para Cendekiawan). Benda menyebut pengkhianatan intelektual sebagai kondisi ketika para cendekiawan mengorbankan kebenaran dan keadilan demi pertimbangan politik, posisi sosial, serta kenyamanan finansial. Ini bukan sekadar pengkhianatan terhadap ilmu, melainkan pengkhianatan terhadap mandat moral yang semestinya melekat pada setiap orang yang berilmu.

Indonesianis kawakan Benedict Anderson, dalam sebuah diskusi panel di Manila pada tahun 2010, pernah menyuarakan pesimismenya tentang masa depan intelektual publik di tengah menguatnya otoritarianisme politik di berbagai negara Asia. Namun, pesimisme itu tidak boleh menjadi kata akhir. Selalu ada ruang dan celah bagi seseorang untuk menunaikan kewajiban moralnya kepada elite kekuasaan, kepada masyarakat luas, dan kepada dirinya sendiri.

Cermin yang Tak Mengenakkan

Apa yang terjadi di Indonesia, sayangnya, menjadi cermin yang sangat jelas dari kecenderungan global tersebut. Logika ekonomi kapitalistik begitu mendominasi hampir seluruh sendi kehidupan, dan ilmu pengetahuan lebih sering dikerahkan untuk melayani kepentingan modal serta kekuasaan daripada kepentingan rakyat banyak. Akibatnya pun gamblang: secara sosial maupun ekologis, kita berdiri di ambang kerusakan yang semakin sulit dipulihkan.

Di titik inilah kehadiran intelektual publik yang sejati menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi pilihan. Bukan mereka yang sekadar tampil di layar kaca atau menulis kolom sambil terus menjaga kenyamanan posisi dan kocek pribadinya, melainkan mereka yang berani berpihak serta menjadikan kemaslahatan orang banyak sebagai satu-satunya kompas yang mengarahkan setiap kalimat yang ditulisnya.

Pertanyaan yang diajukan pada awal tulisan ini—untuk siapa ilmu kita bekerja?—pada akhirnya bukanlah pertanyaan retoris. Ia adalah pertanyaan yang harus dijawab setiap pagi, setiap kali kita menyusun argumen, menulis rekomendasi, atau memilih untuk diam. Sebab, pengkhianatan intelektual, sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah, jarang terjadi melalui keputusan-keputusan besar yang dramatis. Ia justru terjadi melalui akumulasi pilihan-pilihan kecil untuk tidak bersuara, sampai pada suatu titik kita menyadari—atau, yang lebih buruk, tidak pernah menyadari—bahwa kita telah lama berada di pihak yang salah. (Penyunting : W. Masykar)