Mengakhiri Polemik Rencana Pemindahan Badak Jawa
Oleh : W. Masykar
Pemerintah akhirnya menunda rencana pemindahan atau translokasi badak dari Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum dilakukan kajian ilmiah yang komprehensif.
Langkah pemerintah menunda pemindahan ini, dinilai tepat sekaligus mengakhiri ramainya polemik dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya, yang ramai di media sosial yang mempertanyakan langkah pemindahan di tengah isu tambang yang mengelilingi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Berawal dari pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo pada pertemuan dengan media COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11), salah satu alasannya rencana pemindahan itu dikarenakan ada potensi bencana alam seperti gempa atau tsunami. Dan karena itu, proyek ini mulai ditawarkan kepada calon investor di ajang COP31.
Polemik pemindahan hewan bercula satu ini menjadi agak reda setelah pemerintah melalui Badan Komunikasi (Bakom), menyatakan tak akan melanjutkan rencana tersebut sebelum ada kajian ilmiah yang lengkap.
"Pemerintah selalu memprioritaskan keselamatan setiap badak Jawa. Oleh karena itu, tidak akan ada relokasi sampai studi ilmiah komprehensif memastikan bahwa ketersediaan makanan dan keamanan habitat (di Alas Purwo) dapat mendukung upaya konservasi," katanya (dikutip dari BBC Indonesia, 18 November 2026).
Kata dia, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai kualitas air di lokasi tersebut, luas wilayah jelajah yang tersedia, ketersediaan makanan, dan keamanan. Termasuk menilai potensi konflik dengan masyarakat setempat serta persaingan memperebutkan sumber daya dengan spesies lain di Alas Purwo, seperti banteng jawa.
Ia juga mengatakan, usulan relokasi tersebut bukan hal baru, sambil mencatat pemerintah telah menjajaki kemungkinan mendirikan habitat kedua bagi spesies tersebut pada 1980-an. Gunung Honje di Banten dan Cikepuh di Jawa Barat termasuk di antara beberapa lokasi yang dipertimbangkan saat itu.
"Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa dan harus terus dilindungi. Alas Purwo hanya dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika semua persyaratan ekologis dan keamanan telah dibuktikan melalui studi ilmiah. Tanpa itu, relokasi tidak akan dilaksanakan," kata Muhamad Hidayat Penasihat senior Bakom.
Ristianto Pribadi, Juru bicara Kementerian Kehutanan juga mengatakan bahwa pemerintah belum secara resmi menetapkan Alas Purwo sebagai habitat kedua spesies tersebut. Usulan ini masih dalam tahap pertimbangan dan rencana terperinci belum diselesaikan. Namun, ia mengatakan usulan tersebut telah mendorong pemerintah melakukan penilaian berbasis ilmu pengetahuan, terukur, dan komprehensif mengenai kemungkinan pembentukan habitat kedua bagi badak jawa.
Lanjutkan membaca artikel ini
Berlangganan gratis dengan email untuk membuka seluruh isi artikel di Wartamerdeka.
Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) adalah satwa paling langka di dunia. Populasinya kurang dari 100 ekor, dan semuanya hanya hidup di satu tempat: Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.
Artinya, nasib satu spesies bergantung pada satu kawasan. Jika terjadi bencana besar di Ujung Kulon, badak Jawa bisa punah dalam satu malam.
Bisa jadi dengan alasan itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) yakni, memindahkan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur untuk menghindari ancaman tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
"Kalau ada tsunami, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo," kata Hashim.
Bagaimanapun itu adalah niat baik. Tapi dalam konservasi, niat mulia, niat baik saja tidak cukup. Cara yang salah bisa berubah menjadi malapetaka bagi satwa yang ingin kita selamatkan.
Kementerian Kehutanan menegaskan, Alas Purwo masih sebatas calon lokasi yang potensial untuk dikaji, belum ditetapkan sebagai habitat kedua. Belum ada jumlah badak yang ditentukan, belum ada jadwal, belum ada teknis pemindahan.
"Kementerian Kehutanan memandang Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon lokasi yang sangat potensial untuk dikaji bagi pengembangan habitat kedua badak jawa," kata Kepala Biro Humas Kemenhut, Ristianto Pribadi. ad8a
Gagasan habitat kedua ini, sebenarnya bukan hal baru, gagasan ini sudah berkembang sejak dekade 1980-an. Kawasan yang pernah dikaji antara lain Gunung Honje dan Cikepuh. Artinya, para ahli sudah puluhan tahun memikirkan hal ini, dan belum pernah memutuskan secara terburu-buru.
Pemerintah pun menegaskan: "Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat.
Ini pernyataan yang harus kita pegang. Jangan sampai wacana di forum internasional berubah menjadi proyek yang dipaksakan di lapangan.
Masalah terbesarnya adalah: Alas Purwo bukan Ujung Kulon. Ujung Kulon adalah hutan hujan dataran rendah yang lembab, dengan pakan melimpah, kubangan yang banyak, dan curah hujan tinggi. Itulah rumah alami badak Jawa selama ribuan tahun.
Alas Purwo memiliki karakter ekosistem yang berbeda: ada padang savana, iklim yang lebih kering, dan musim kemarau yang lebih panjang.
Pertanyaannya: Apakah badak Jawa yang terbiasa hidup di hutan lembab bisa bertahan di savana yang kering? Apakah pakan alaminya tersedia sepanjang tahun, bukan hanya saat musim hujan?
Selain itu, Alas Purwo sudah memiliki penghuni lama: banteng. Banteng juga butuh pakan, air, dan ruang jelajah. Jika badak Jawa dipindahkan ke sana tanpa kajian daya dukung, yang terjadi bukan penyelamatan, tapi persaingan baru antara dua satwa yang sama-sama dilindungi.
Inilah yang dikhawatirkan para ahli. Kajian kelayakan harus memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar serta persaingan sumber daya dengan satwa lain yang lebih dahulu menghuni Alas Purwo, terutama banteng.
Badak Jawa adalah satwa yang sangat sensitif terhadap stres. Proses penangkapan, pembiusan, pengangkutan lintas pulau, dan pelepasan di habitat baru adalah proses yang berisiko tinggi. Satu kesalahan kecil bisa menyebabkan kematian. Untuk spesies yang populasinya kurang dari 100 ekor, kematian satu ekor saja adalah kehilangan yang sangat besar.
Ada kekhawatiran lain yang muncul di publik: wacana ini disampaikan di forum COP31, bersamaan dengan tawaran skema pendanaan melalui Tropical Forest Forever Facility (TFFF) dan kerja sama dengan donatur internasional.
Tidak ada yang salah dengan mencari pendanaan untuk konservasi. Konservasi memang butuh dana besar.
Tapi yang berbahaya adalah jika urutannya terbalik: "proyek dan pendanaan diumumkan dulu, kajian ilmiah menyusul kemudian."
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelestarian satwa diutamakan di habitat aslinya. Asas kehati-hatian juga ditegaskan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Artinya, negara tidak boleh memindahkan satwa kritis antar pulau hanya karena ada dana yang tersedia, atau karena ada momentum politik. Pemindahan harus didasarkan pada sains, bukan pada skema pendanaan.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan sejumlah pegiat di Banten sudah menyampaikan penolakan. Bukan karena mereka tidak peduli badak, tapi karena mereka khawatir badak yang menjadi kebanggaan daerah mereka dipindahkan ke tempat yang belum terbukti layak. Penolakan itu harus didengar, bukan dianggap sebagai penghambat pembangunan.
Tulisan ini tidak menolak ide habitat kedua. Justru sebaliknya, ide habitat kedua adalah ide yang benar. Tidak boleh ada spesies yang hanya bergantung pada satu lokasi.
Tapi habitat kedua harus dibangun dengan cara yang benar:
Pertama, Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama badak Jawa dan harus terus dijaga. Patroli anti perburuan, pemantauan kesehatan, dan perlindungan dari penyakit harus diperkuat. Jangan sampai perhatian kita pindah ke Alas Purwo, sementara Ujung Kulon justru melemah.
Kedua, lakukan kajian ilmiah yang terbuka dan independen.
Kajian tentang Alas Purwo harus melibatkan ahli ekologi, ahli satwa, ahli veteriner, dan masyarakat lokal. Hasilnya harus dipublikasikan. Bukan hanya diumumkan di forum internasional, tapi dibedah di forum ilmiah dengan melibatkan semua komponen masyarakat.
Banyak kalangan menyodorkan gagasan, sebelum melompat jauh ke Alas Purwo yang jaraknya lebih dari 1.000 kilometer, mengapa tidak memaksimalkan kawasan yang lebih dekat seperti Gunung Honje atau Cikepuh yang sudah dikaji sejak 1980-an? Jika berhasil di kawasan dekat, baru kita berpikir lebih jauh.(dari berbagai sumber*)
Ditulis oleh
Redaktur
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!