BRIN dan UHO Perkuat Tata Kelola Data Kebudayaan

Kendari, wartamerdeka.net, - Data kebudayaan bukan sekadar kumpulan informasi mengenai budaya, pengetahuan, dan identitas masyarakat. Bagi masyarakat adat, data juga berkaitan erat dengan hak untuk menentukan bagaimana informasi yang merepresentasikan komunitas mereka dikumpulkan, dikelola, dan dimanfaatkan.

Melansir sumber laman BRIN, Kamis (13/8) perspektif tersebut menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kebijakan Publik, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat. 

BRIN bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) mengkaji integrasi Indigenous Data Sovereignty (IDS) dalam tata kelola data kebudayaan. Kolaborasi ini, ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRIN dan FISIP UHO di Ruang Rapat Pimpinan FISIP UHO, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (4/8).

IDS merupakan prinsip yang menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengendalikan data yang merepresentasikan komunitas, budaya, pengetahuan, dan identitas mereka. Prinsip ini penting agar proses dokumentasi maupun pemanfaatan data tetap mempertahankan makna, konteks, dan pengetahuan yang berasal dari masyarakat adat, sehingga tidak mengalami perubahan atau distorsi ketika digunakan oleh pihak lain.

Melalui penelitian ini, BRIN dan UHO akan menganalisis tata kelola data kebudayaan, pengetahuan tradisional, dan data masyarakat adat dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kondisi sosial dan budaya, partisipasi masyarakat, serta hak masyarakat adat atas data mereka. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai karakteristik lokal sekaligus mendukung terbentuknya tata kelola data kebudayaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN, Yanuar Farida Wismayanti, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga riset dan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekosistem riset nasional sekaligus menghasilkan kajian yang relevan dengan kebutuhan daerah. “Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penelitian yang sedang dilaksanakan, tetapi dapat menjadi awal bagi berbagai bentuk kolaborasi lainnya antara BRIN dan UHO,” ujar Yanuar.

Menurut Yanuar peluang kolaborasi ke depan terbuka luas, mulai dari penelitian bersama, publikasi ilmiah, pengembangan kapasitas peneliti dan akademisi, hingga diskusi serta pengembangan pengetahuan mengenai isu-isu strategis daerah. Menurutnya, perguruan tinggi dapat memberikan pengetahuan dan perspektif lokal yang memperkaya proses penelitian. Hal tersebut menjadi semakin penting dalam kajian tata kelola data kebudayaan karena kondisi sosial, budaya, kelembagaan, serta karakteristik masyarakat daerah merupakan bagian penting untuk menghasilkan kajian yang komprehensif.

Dekan FISIP UHO, Eka Suaib, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan BRIN membuka peluang bagi kedua institusi untuk saling memperkuat, terutama dalam bidang penelitian dan pengembangan kapasitas akademik. “Kami sangat menyambut baik FISIP UHO dapat bekerja sama dengan BRIN. Mudah-mudahan kerja sama ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua institusi,” ungkap Eka.

Eka berharap kerja sama tersebut juga membuka ruang yang lebih luas bagi dosen dan peneliti Universitas Halu Oleo untuk terlibat dalam berbagai agenda riset bersama BRIN. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempertemukan kekuatan akademik perguruan tinggi dengan pengalaman dan kapasitas riset BRIN.

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN, Winda Anestya Ayunda, berharap kolaborasi BRIN dan FISIP UHO menjadi titik awal pengembangan kerja sama yang lebih luas. Kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat kontribusi perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menghasilkan pengetahuan berbasis bukti yang dapat dimanfaatkan pemerintah maupun masyarakat.

Bagi Sulawesi Tenggara, kerja sama ini menjadi peluang untuk membawa berbagai isu strategis daerah ke dalam agenda penelitian yang lebih luas. Kekayaan sosial dan budaya daerah dapat menjadi sumber pengetahuan penting untuk mendukung pengembangan kebijakan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui sinergi BRIN dan UHO, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi masukan bagi penguatan tata kelola data kebudayaan dan penyusunan kebijakan yang lebih sensitif terhadap keberadaan serta kepentingan masyarakat adat.

Penandatanganan PKS tersebut sekaligus menegaskan komitmen kedua institusi untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung agenda penelitian dan pengembangan pengetahuan di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. (tdd/ed:kg,ugi/wm)

copyright@wartamerdeka.net 2026