Filosofi Adat dan Adab Nusantara

Oleh: YMT. Sjahrir Bintamsi

(Ketua DPD-FKN Provinsi Sulawesi Barat)

 

Editor: W. Masykar

Indonesia dianugerahi kekayaan yang tidak dimiliki banyak bangsa di dunia. Selain memiliki ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, dan beragam agama serta kepercayaan, Indonesia juga mewarisi khazanah filosofi adat dan adab yang lahir dari perjalanan panjang peradaban Nusantara. Warisan ini bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan pedoman hidup yang membentuk karakter, etika, dan tata kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi.

Di tengah derasnya arus globalisasi, digitalisasi, urbanisasi, dan revolusi teknologi, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula gejala memudarnya kesantunan, melemahnya solidaritas sosial, meningkatnya sikap individualistik, serta berkurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi ini patut menjadi perhatian bersama. Sebab, bangsa yang kehilangan akar budayanya akan kehilangan arah dalam membangun masa depannya. Kemajuan ekonomi dan teknologi memang penting, tetapi kemajuan tersebut harus berjalan seiring dengan pembangunan karakter dan peradaban bangsa.

Dalam hubungan itulah, filosofi adat dan adab Nusantara menemukan relevansinya. Adat dan adab bukanlah simbol romantisme masa lalu. Keduanya merupakan sumber nilai yang tetap hidup, dinamis, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan modern.

Adat merupakan seperangkat norma, kebiasaan, dan aturan sosial yang tumbuh dari pengalaman kolektif masyarakat selama berabad-abad. 

Sementara Adab adalah pengejawantahan akhlak mulia dalam perilaku sehari-hari. 

Adat mengatur tata kehidupan bersama, sedangkan adab membentuk kualitas pribadi manusia. 

Ketika keduanya berjalan seiring, lahirlah masyarakat yang berkeadaban, saling menghormati, serta mampu hidup dalam suasana damai dan harmonis.

Nilai luhur pertama yang menjadi fondasi hampir seluruh masyarakat Nusantara adalah "Gotong Royong." Semangat bekerja bersama demi kepentingan bersama telah menjadi identitas bangsa Indonesia jauh sebelum lahirnya negara modern. Gotong royong mengajarkan bahwa kekuatan terbesar masyarakat terletak pada kebersamaan, bukan pada kepentingan pribadi. Dalam situasi bencana, pembangunan desa, kegiatan keagamaan, maupun kehidupan sehari-hari, budaya gotong royong menjadi perekat yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, masyarakat Nusantara sejak dahulu memandang manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Alam bukan sekadar sumber daya yang boleh dieksploitasi tanpa batas, melainkan sahabat kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Pandangan filosofis ini semakin relevan ketika dunia menghadapi krisis perubahan iklim, kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan bencana ekologis yang semakin sering terjadi. Nilai-nilai adat mengingatkan bahwa kesejahteraan manusia tidak mungkin terwujud apabila keseimbangan alam diabaika

Adab juga mengajarkan pentingnya etika sosial

"Menghormati orang tua, Menyayangi yang lebih muda, Menghargai tamu, Menjaga tutur kata, serta Mengedepankan musyawarah merupakan tradisi yang telah lama menjadi ciri masyarakat Indonesia." 

Nilai-nilai tersebut di atas sesungguhnya merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam memperkuat persatuan bangsa yang majemuk.

Keindahan Nusantara juga tercermin melalui keberagaman falsafah hidup yang berkembang di setiap daerah. Meskipun berbeda dalam bahasa dan ungkapan, semuanya mengandung pesan moral yang sejalan.

Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat mengenal falsafah "Sibaliparriq," yakni saling memikul beban dan bergotong royong dalam menghadapi kesulitan. Nilai ini diperkuat oleh "Sipamandaq atau Sipamandar," yaitu saling menguatkan, saling menopang, dan membangun persaudaraan yang kokoh. Seluruhnya berpuncak pada nilai "Malaqbiq," yakni menjaga kemuliaan, kehormatan, martabat, dan harga diri melalui perilaku yang berakhlak mulia.

Di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis-Makassar memegang teguh prinsip "Sipakatau" (saling memanusiakan), "Sipakainge" (saling mengingatkan dalam kebaikan), dan "Sipakalabbiri" (saling menghormati dan memuliakan sesama). Nilai-nilai ini menjadi fondasi kehidupan sosial yang menjunjung tinggi martabat manusia.

Di Sumatera Barat berkembang falsafah "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", yang menunjukkan harmoni antara adat dan ajaran agama sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sementara masyarakat Sunda menghayati prinsip "Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh," yang mengajarkan kasih sayang, pendidikan, dan pembinaan antarsesama.

Apabila ditelusuri lebih jauh, hampir seluruh masyarakat adat di Indonesia memiliki filosofi yang serupa. Perbedaan istilah tidak menghilangkan substansi nilainya, yaitu penghormatan terhadap manusia, alam, moralitas, dan kehidupan bersama.

Oleh karena itu, filosofi adat Nusantara sejatinya merupakan modal budaya yang mampu memperkuat persatuan nasional. Keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang memperkaya identitas Indonesia. Semangat inilah yang kemudian dirumuskan para pendiri bangsa dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika."

Dalam kehidupan berbangsa saat ini, penguatan nilai adat dan adab menjadi semakin mendesak. Pendidikan nasional tidak cukup hanya menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga harus melahirkan "Manusia Indonesia yang berkarakter, berintegritas, berempati, dan bertanggung jawab."

Kemajuan teknologi tanpa adab berpotensi melahirkan penyalahgunaan informasi, ujaran kebencian, perundungan digital, hingga lunturnya etika dalam ruang publik.

Karena itu, pendidikan karakter berbasis budaya lokal perlu diperkuat sejak "Lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, Masyarakat, hingga Ruang Digital." 

Nilai-nilai adat tidak cukup diajarkan sebagai pengetahuan, tetapi harus dihidupkan melalui "Keteladanan dan Praktik nyata dalam Kehidupan sehari-hari."

Negara telah menunjukkan komitmennya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini menempatkan adat istiadat, tradisi lisan, ritus, pengetahuan tradisional, bahasa, permainan rakyat, seni, dan berbagai unsur budaya lainnya sebagai objek pemajuan kebudayaan yang harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina secara berkelanjutan. 

Amanat konstitusi dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

Namun demikian, keberhasilan pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada regulasi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memang memiliki tanggung jawab strategis dalam menyusun kebijakan, menyediakan anggaran, dan memperkuat kelembagaan kebudayaan. Akan tetapi, peran "Keluarga, Tokoh Adat/Pemangku Hadat, Tokoh Lintas Agama, Lembaga Pendidikan, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa, Komunitas Budaya, Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA) terutama Generasi Muda, sama pentingnya dalam memastikan nilai-nilai luhur tersebut tetap hidup.

Generasi Muda tidak boleh hanya menjadi penonton perubahan zaman. Mereka harus menjadi Pelaku Utama yang mampu memadukan kemajuan teknologi dengan kebijaksanaan budaya. Digitalisasi hendaknya dimanfaatkan untuk mendokumentasikan bahasa daerah, sastra lisan, manuskrip kuno, musik tradisional, tarian, ritual adat, hingga pengetahuan lokal atau kearifan lokal agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Indonesia sedang menapaki perjalanan menuju cita-cita besar sebagai negara maju. Namun, kemajuan tidak boleh diukur semata-mata melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau penguasaan teknologi. Ukuran keberhasilan bangsa juga ditentukan oleh "Kualitas Peradaban, Kemuliaan Akhlak, serta Kemampuan menjaga harmoni dalam Keberagaman Nusantara."

Di sinilah Filosofi Adat dan Adab Nusantara menemukan makna strategisnya. Nilai-nilai luhur tersebut menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia menghubungkan tradisi dengan inovasi, budaya dengan pembangunan, serta identitas lokal dengan pergaulan global.

Sudah saatnya filosofi adat dan adab Nusantara tidak hanya dipelajari dalam ruang-ruang akademik atau dipentaskan dalam seremoni budaya, tetapi dihadirkan sebagai inspirasi dalam penyelenggaraan "Pemerintahan, Pendidikan, Pembangunan Ekonomi, Pelestarian Lingkungan, serta Kehidupan Sosial Kemasyarakatan."

"Menjaga Adat berarti menjaga memori kolektif bangsa."

"Menegakkan Adab berarti memuliakan harkat dan martabat manusia."

"Merawat keduanya merupakan investasi peradaban yang akan menentukan kualitas Indonesia pada masa depan."

"Sebagai bangsa yang besar, marilah kita menjadikan Adat sebagai akar yang mengokohkan identitas, dan Adab sebagai cahaya yang menerangi perilaku, dan keberagaman sebagai kekuatan yang mempersatukan seluruh anak bangsa."

Semoga tulisan ini memberikan manfaat, menjadi bahan refleksi bagi para Pembaca yang budiman, serta menginspirasi Pemerintah, Tokoh Adat, Penglingsir (Penglisir) atau Pemangku Hadat, Kerajaan dan Kesultanan, Tokoh Lintas Agama, Akademisi, Pendidik, Generasi Muda, dan seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga filosofi adat dan adab Nusantara sebagai fondasi Peradaban Indonesia.

Dengan demikian, maka niscaya Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, tetapi juga sebagai Bangsa yang Maju, Berkarakter, Berkeadaban, serta mampu menjadi Teladan bagi dunia dalam Merawat Harmoni di tengah Keberagaman.(*)

Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

3. Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta;

4. Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia;

5. Franz Magnis-Suseno. Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta: Gramedia;

6. UNESCO. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003);

7. Ki Hadjar Dewantara. Karya Ki Hadjar Dewantara, tentang pendidikan budi pekerti dan kebudayaan.