Etika Peradaban Fondasi Demokrasi dan Hukum Berkeadilan

Jakarta, wartamerdeka.net, - Demokrasi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak ditopang oleh etika peradaban yang bersumber dari nilai-nilai agama dan moralitas. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra saat menjadi keynote speaker pada Peluncuran dan Bedah Buku Seri Pemikiran Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. di Auditorium Harun Nasution, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (16/7).

Menurut Menko Yusril, dikutip dari laman Kemenko Kumham Imipas, pembangunan hukum yang berkeadilan harus dibarengi dengan penguatan karakter serta integritas para penyelenggara negara.

Dalam paparannya, Yusril menilai perjalanan intelektual Menteri Agama, Nasaruddin Umar melalui kajian tafsir Al-Qur'an, pemikiran Islam, dan spiritualitas menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam membangun kehidupan berbangsa. Yusril juga menyinggung keteladanan Mohammad Natsir sebagai contoh komitmen terhadap agama dan kebangsaan dapat berjalan beriringan.

“Nilai agama memberikan arahan moral pada kehidupan publik. Demokrasi, konstitusi, hak asasi manusia, dan lembaga negara tetap sangat diperlukan. Kendati demikian, semua ini akan menjadi rapuh jika tidak didukung oleh moralitas,” ujar Yusril.

Dalam negara yang majemuk, lanjut Yusril, seperti Indonesia, agama tidak dapat dipisahkan dari ruang publik. Namun, kehadiran agama harus diwujudkan dalam nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang melindungi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun kelompok mayoritas dan minoritas.

Dijelaskan juga bahwa ulama dan negarawan memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi dalam membangun bangsa. Ulama menjaga kedalaman moral masyarakat, sementara negarawan menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan dan kelembagaan negara. Di sisi lain, hukum berfungsi memastikan kekuasaan tidak dijalankan secara berlebihan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hukum memiliki keterbatasan. Berdasarkan pengalamannya di bidang hukum dan pemerintahan, tidak semua persoalan kehidupan dapat dijawab hanya melalui teks peraturan perundang-undangan.

“Terkadang pasal-pasal tampak jelas, namun penerapannya dapat menghasilkan ketidakadilan. Di lain waktu, hukum memberi opsi, dan kualitas keputusan sangat bergantung pada karakter individu yang menjalankan otoritas tersebut,” katanya.

Karena itu, reformasi hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi baru, pembenahan kelembagaan, ataupun pengembangan sistem digital pemerintahan. Tanpa perubahan integritas penyelenggara negara, keadilan akan sulit terwujud.

Masih kata Menko Yusril, tantangan terbesar bangsa saat ini bukan semata-mata kekurangan perangkat hukum, melainkan masih lemahnya etika peradaban dalam kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai etika harus menjadi bagian dari praktik kehidupan bernegara, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan peran aktif negara dalam membangun karakter bangsa.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa produktivitasnya dalam menulis terus berlanjut. Ia mengatakan tiga buku yang diluncurkan pada kesempatan tersebut merupakan bagian dari puluhan karya yang telah diterbitkannya.

“Tiga hari yang lalu kami juga meluncurkan tujuh buku. Tujuh buku itu tidak termasuk tiga buku yang diluncurkan hari ini,” kata Nasaruddin.

Saat ini, dia tengah menyelesaikan karya besar berupa Tafsir Filosofi Al-Qur'an. Adapun tiga buku yang diluncurkan dalam kegiatan hari ini berjudul Pikiran yang Memurnikan, Simpul Pemikiran, serta Artikel dan Opini Pilihan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saepudin Jahar, filsuf Franz Magnis-Suseno, jajaran pimpinan universitas, para guru besar, ulama, penulis dan pembahas buku, serta mahasiswa.(wm/red)

copyright@wartamerdeka.net 2026