Masyarakat Berhak Awasi Pembangunan Desa

A | Senin, 18 Juni 2018 - 11:33 WIB
Masyarakat Berhak Awasi Pembangunan Desa

Oleh: Agus Adi Priyanto 

(Wartawan wartamerdeka.net)

DALAM Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, masyarakat desa tidak hanya dilibatkan sebagai pengawas, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan desa. 

Pada Pasal 78 ayat 2 juga disebutkan, Pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Untuk ketiga tahapan ini, masyarakat desa seharusnya diikutsertakan.

Dengan ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan desa, secara otomatis pintu pengawasan sudah bisa diselaraskan dengan sistem dan struktur sesuai kebutuhan. 

Sistem merupakan aturan-aturan yang disepakati, sedangkan struktur adalah perangkat yang dibentuk untuk memudahkan pengawasan yang dilakukan secara internal maupun eksternal.

Jika sistem dan struktur ini sudah diakomodasi sejak awal, akan sangat kecil kemungkinan terjadi kecurangan ataupun kebocoran dana-dana yang dialokasikan ke desa-desa. Yang terjadi selama ini, kalangan perangkat desa cenderung mengabaikan keterlibatan masyarakat desa dalam setiap mengambil kebijakan. 

Bahkan, ketika warga desa mempertanyakan hasil kerja karena dilihat dan dirasakan tidak bermanfaat atau mubazir, tidak jarang warga yang mengungkapkan masalah itu disingkirkan. Dan ada beberpa yang diberi stigma bahwa masyarakat yang mempertanyakan dianggap tidak menginginkan adanya pembangunan di desanya.

Perlu diketahui, sistim pengawasan yang dilakukan masyarakat sebenarnya sudah merupakan bagian dari hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan, pengawasan itu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, khususnya Hak untuk Mendapatkan Informasi, Hak Untuk Berpendapat, Hak untuk Melakukan Pengaduan serta Hak untuk Berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara.

Hak-hak ini sebenarnya sudah melekat pada diri setiap warga negara dengan tanpa pengecualian. Hanya saja, ketidaktahuan dan keapatisan selama ini sepertinya sudah tertanam bagi warga desa sehingga membuat proses pengawasan pembangunan menjadi terabaikan. 

Masyarakat masih enggan atau merasa takut untuk menyampaikan pelaporan atau pengaduan ke pihak yang berkompeten.

Karena itu, perlu adanya kesadaran dan kemampuan dimiliki masyarakat desa untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan desa, baik yang dilaksanakan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun dari Kementerian atau Lembaga Pusat.

Selama ini, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih bersifat kasuistis, temporer dan cenderung dilakukan orang atau kelompok tertentu. 

Selain itu, bentuk pengawasan mengarah pada penggunaan keuangan negara, sedangkan menyangkut prosedur kerja atau kebijakan yang dibuat pemerintah masih terabaikan.

Sementara, Hak Perlindungan sebagai saksi yang sudah diatur dalam Pasal 9 Undang Undang No.28 Tahun 1999 dan Pasal 34 Undang Undang No.26 Tahun 2000 yang mengatur jaminan perlindungan hukum pada masyarakat sebagai saksi hingga saat ini belum tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat kita.


Baca Juga