Sekitar 20.000 WNI di Malaysia Diperkirakan Mudik ke Tanah Air

Pantau Arus Mudik Lebaran, Sekjen PERMAI Sesalkan Pengelola Pelabuhan Kukup Johor yang Rugikan Pengusaha Kapal Indonesia

Aris | Senin, 11 Juni 2018 - 10:02 WIB
Pantau Arus Mudik Lebaran, Sekjen PERMAI Sesalkan Pengelola Pelabuhan Kukup Johor yang Rugikan Pengusaha Kapal Indonesia

JOHOR BAHRU (wartamerdeka.net) – Jelang Hari Raya Idul Fitri, sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia untuk berbondong-bondong kembali ke kampung halamannya alias mudik. Tak terkecuali bagi mereka yang berdomisili di negeri jiran Malaysia. 

Diperkirakan hingga 15 Juni nanti, sekitar  20.000 WNI yang tinggal atau bekerja di Malaysia akan kembali ke Tanah Air melalui pelabuhan-pelabuhan laut antar bangsa di Malaysia.

Perhimpunan Masyarakat Indonesia (PERMAI) di Malaysia yang diwakili oleh Sekjen PERMAI Dato’ M. Zainul Arifin , sejak Ahad (10/06/2018) melakukan pemantauan arus mudik 2018 di beberapa Pelabuhan penyeberangan Ferry ,kilang – kilang dan perlebunan di Malaysia.

Dalam Kesempatan tersebut, Sekjen PERMAI, Dato’ M. Zainul Arifin mengatakan, pemantauan tersebut bertujuan untuk memastikan arus mudik lebaran berjalan lancar dan aman serta tidak terjadi penumpukan penumpang. Sehingga masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia dapat berlebaran di kampung halaman berkumpul sanak keluarga sesuai dengan harapan.

Saat kunjungan pertama dilakukan di Terminal pelabuhan Stulang Laut, Sekjen PERMAI sangat berpuas hati dengan kesiapan terminal pelabuhan Stulang Laut dalam menghadapi arus mudik lebaran, semuanya berjalan dengan tertib dan terkelola denga professional.

Selain pelabuhan Stulang Laut, kunjungan dilakukan juga ke Terminal Pelabuhan Antarabangsa Kukup Pontian Johor, pelabuhan ferry ini adalah pelabuhan terdekat dengan wilayah Republik Indonesia yakni Tanjung Balai Karimun, hanya dalam lebih kurang dalam satu jam dengan kapal ferry sudah sampai.

Belasan ribu penduduk Indonesia yang mudik ke Indonesia melalui pelabuhan tersebut. 

Namun dari hasil pemantauan PERMAI sangat disayangkan pengelola pelabuhan Kukup tidak menjalankan secara professional dan sangat jauh berbeda seperti halnya yang terjadi di Stulang Laut.

Foto: Sekjen PERMAI Dato’ M. Zainul Arifin

Hal ini terlihat banyak oknum – oknum di pelabuhan sudah berdiri di depan pintu masuk pelabuhan memanggil – manggil penumpang dan mengarahkan untuk membeli tiket ke arah satu konter tiket dan ternyata setelah diselidiki konter tersebut adalah konter tiket kapal milik perusahaan pengelola pelabuhan padahal sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi karena selain kapal milik pengelola pelabuhan masih ada juga kapal milik perusahaan Indonesia yang beroperasi di pelabuhan tersebut.

Monopoli pihak pelabuhan dalam hal ini sangat kelihatan sekali dan benar – benar sangat disayangkan. Jalur untuk membeli tiket ke konter kapal perusahaan milik Indonesia sangat kecil sekali, susah untuk dilewati dan kadang – kadang ditutup. Banyak penumpang – penumpang yang ingin membeli tiket ataupun telah memiliki tiket PP kebingungan dan banyak juga penumpang yang dibohongi kalau kapal milik perusahaan Indonesia telah penuh atau sudah berangkat dan mengarahkan penumpang untuk membeli tiket baru lagi di konter kapal milik pengelola pelabuhan kalau ingin cepat pulang kampung.

PERMAI dalam hal ini sebagai organisasi yang menaungi masyarakat Indonesia di Malaysia baik itu Tenaga Kerja Indonesia maupun pengusaha Indonesia yang berbisnis di Malaysia nantinya akan menyampaikan dan membahas hal tersebut di Kedutaan Republik Indonesia agar masyarakat Indonesia baik itu TKI maupun pengusaha terlindungi dari perlakuan semena – mena maupun praktek monopoli.

"Hal tersebut demi menjaga hubungan bilateral kedua belah negara lebih baik karena banyak perusahaan Malaysia juga menjalankan bisnisnya di negara Republik Indonesia, bagaimana kalau hal tersebut diperlakukan sama di Indonesia," pungkas Sekjen PERMAI Dato’ M. Zainul Arifin kepada wartamerdeka.net, Senin pagi (11/5/2018).

Selain pelabuhan, PERMAI juga akan mengunjungi beberapa kilang  dan perkebunan dimana banyak masyarakat Indonesia bekerja.