Bupati Kala'tiku Paembonan Dinilai Diskriminatif terhadap Media

Tim | Senin, 12 Februari 2018 - 07:21 WIB
Bupati Kala'tiku Paembonan Dinilai Diskriminatif terhadap Media Inilah rekomendasi/imbauan yang dikeluarkan Bupati Toraja Utara untuk berlangganan media tertentu

TORAJA UTARA (wartamerdeka) - Kebijakan Bupati Toraja Utara, Kala'tiku Paembonan, memberi rekomendasi untuk berlangganan kepada media tertentu dinilai sebagai tindakan diskriminatif. Penilaian ini dilontarkan kalangan jurnalis di Toraja Utara setelah mengetahui dan membaca rekomendasi tersebut.

 "Cara bupati seperti ini jelas diskriminatif dan ini tidak benar dilakukan. Media itu kan bukan milik pemda. Lain halnya kalau memang milik pemda berarti asetnya. Ini usaha perorangan atau sekelompok orang. Bupati seharusnya bijak dengan memperlakukan media, minimal sama, tapi harus juga melihat kinerja masing-masing media. Bagaimana frekwensi pemberitaannya, manfaat dan outcomenya seperti apa, kemudian diapresiasi dan beri reward bila perlu. Ini juga bentuk pembinaan dan kemitraan terhadap media. Jadi berbasis kinerja," ungkap Gede Siwa, wartawan Palopo Pos dan media online Berita Lima di Toraja, baru-baru ini.

Dikatakan, apa yang disuarakan ini juga tidak terlepas dari harapan jurnalis dan media yang lain. "Tidak boleh begitu, masa ada yang diperlakukan istimewa. Paling tidak bupati ya berlaku adillah, jangan ada yang dilebihkan. Tapi reward juga perlu untuk menghargai media yang punya kinerja baik dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat serta daerah," tutur Salmon, wartawan Fajar Metro.

Paparan ke-2 jurnalis ini langsung disambut aplaus yang lain. Mereka mendesak Bupati Kala'tiku agar segera mencabut kembali rekomendasi yang sudah dikeluarkan itu. "Biarkan kami berkompetisi secara sehat dengan menunjukkan kinerja dan relasi yang baik. Relasi dengan instansi dan pejabat yang ada tanpa harus menggadai jatidiri, independensi dan integritas kami," cetus salah seorang dari mereka.

Sebagai informasi, rekomendasi berlangganan (koran) itu diberikan Bupati Kala'tiku untuk koran Rantepao Pos. Dengan rekomendasi ini, sekalipun hanya himbauan, pejabat dan kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada tetap lebih memilih berlangganan media bersangkutan ketimbang yang lain.