Sengketa Tambak, Polisi Dituding Intimidasi Warga Desa Dara Kunci Lombok Timur

Badar | Sabtu, 19 Mei 2018 - 20:00 WIB
Sengketa Tambak, Polisi Dituding Intimidasi Warga Desa Dara Kunci Lombok Timur

NTB (wartamerdeka) - Oknum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dituding melakukan intimidasi terhadap warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur terkait sengketa pengelolaan tambak. Bukan hanya sikap, namun oknum polisi tersebut menurut warga melepaskan tembakan langsung ke area tambak.

Teuku Muttaqin, SH, Kuasa Hukum Desa Dara Kunci mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (15/5) sore. Hal ini buntut dari penolakan Kepala Desa Dara Kunci untuk memberikan izin investor yang diketahui bernama DS seorang Manager di perusahaan Lintasarta di Jakarta beserta istrinya ER untuk mengelola tambak karena masih ada sengketa antar penyewa.

"Penolakan masuk tersebut dikarenakan pihak kepolisian tidak membawa serta surat tugas maupun kelengkapan surat lainnya. Serta kedatangan mereka dibawa oleh salah satu investor, ya pasangan itu," ujarnya, Sabtu (12/5/2018).

Di kantor Kepala Desa sempat terjadi perdebatan yang juga disertai beberapa tindakan intimidasi dari oknum Kepolisian Polda NTB serta DS dan ER kepada Kepala Desa maupun Sekdes untuk membuat dan menyelesaikan Perjanjian Kerjasama Sewa Aset Desa untuk diberikan hak sewanya kepada DS.

Namun Kepala Desa selaku pejabat yang memiiki kewenangan penuh terhadap Pengelolaan, Perawatan dan Keamanan Aset Negara yang merupakan Aset Desa sesuai amanat Permendagri No. 1 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Aset Desa, menolak untuk menandatangani dan mengubah perjanjian sewa asset desa untuk diberikan kepada DS. 

"Tapi karena terus merasa terintimidasi oleh oknum Polisi Polda NTB, Kepala desa menjanjikan akan merevisi terlebih dahulu perjanjian sewa asset desa dan meminta waktu untuk menyelesaikan hal tersebut," ucapnya.

Tak puas hanya mendatangi kantor Kepala Desa, beberapa oknum polisi serta DS dan ER mendatangi lokasi tambak dengan menggunakan 4 unit kendaraan roda empat milik Kepolisian Republik Indonesia. Mereka melakukan intimidasi untuk mengusir penjaga tambak serta melakukan penyitaan barang barang elektronik yang ada di dalam lokasi tambak, dokumen serta beberapa barang milik pribadi penjaga tambak. 

"Pengambilan ini tanpa ada berita acara serah terima dari penjaga tambak dan aparat Polda NTB, tanpa Surat tugas, tanpa Surat Perintah Penyidikan, terkait dengan penyitaan yang dilakukan oleh Polda NTB," tuturnya.

Bahkan yang paling parah, lanjutnya, Oknum Polisi itu tidak hanya mengambil barang-barang namun juga melakukan tembakan sebanyak tujuh kali. "Tidak ke udara namun ke arah peralatan di dalam kolam tambak. Tindakan ini jelas menakuti penjaga di tambak dan keluarga karyawan yang masih mempunyai balita. Ini jelas meresahkan warga sekitar tambak yang sedang beraktifitas," tandasnya.

Sengketa ini pernah dilakukan  mediasi oleh pemerintah desa Dara Kunci, guna untuk merevisi sewa tanah tambak tanggal 13 November 2013 yang cacat hukum yaitu diataranya :

1. Jangka waktu sewa melanggar Permendagri tahun 2007 dan tahun 2016

2. Tidak terdapat stempel pada pejabat kepala desa di surat sewa lahan tambak

3. Tidak adaanya kontribusi yang rinci terhadap kontribusi penyewa terhadap masyarakat desa serta berbagai kebutuhan desa sesuai amanat Permendagri No. 1 Tahun 2016 maupun tahun 2007

4. Kurang lebih 1 tahun tambak tidak beroperasi sehingga Kepala Desa memandang perlunya untuk dilakukan pembicaraan mengenai kelangsungan tambak ini, Pihak desa melakukan undangan kesemua investor sebanyak 3 kali, namun yang hadir setiap undangan adalah pihak investor selain David,  sehingga dengan pertimbangan mengeani hal-hal yang bersifat kesejahteraan desa dan masyarakatnya apabila tambak kembali beroperasi kemudian kepala desa memberikan hak pengelolaan kepada investor selain David Supriyadi, sesuai dengan keputusan pemindahan manajemen tambak dari David Supriyadi pada investor yang lain pada tanggal 13 desember 2016. 

Namun pada tanggal 13 mei 2018 David Supriyadi datang kembali ketambak untuk mengelola tambak tanpa izin dari kepala desa dan juga memberikan somasi kepada karyawan tambak bernama Abdul Karim untuk keluar dari tambak  dalam jangka waktu 5 hari setelah surat di terima. Selama manajemen baru  7 januari 2017- sekarang seluruh pegawai tambak yang tak beroperasi tersebut di gaji dari investor manajemen baru.