Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo:

Panwaslu Kota Bekasi Harus proaktif Memproses Setiap Pelanggaran Pilkada

Pandi | Rabu, 16 Mei 2018 - 13:31 WIB
Panwaslu Kota Bekasi Harus proaktif Memproses Setiap Pelanggaran Pilkada Didit Susilo

BEKASI (wartamerdeka) - Panwaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gapkundu) Pilkada Kota Bekasi, harus proaktif meminta klarifikasi atau memproses setiap pelanggaran Pilkada terjadi.   

Apalagi sudah memenuhi unsur ujaran kebencian yang provokatif. Agar umat tidak gaduh dan situasi politik tetap kondusif. 

Hal tersebut dikatakan Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo, kemarin

Menurutnya, dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan setiap orang apalagi sebagai jurkam resmi tidak boleh melanggar ketentuan yang ada.                                  

"Kan setiap orang sebagai obyek dan kapasitasnya sebagai jurkam Paslon. Petugas Panwas pasti ada yang hadir dilapangan jadi tidak menunggu laporan. Jangan nanti timbul isu ulama dikriminalisasi, kalau tokoh agama yang justru provokatif dan menyerang dengan kata- kata kotor tidak pantas kan malah yang bersangkutan justru mengkriminalisasi Umat dan ada unsur adu domba," jelas Didit.

Dijelaskannya, dengan bukti bukti Vidio dan foto - foto saat digelarnya kampanye terbuka Paslon, Sabtu (12/5/2018), dan tentunya petugas Panwas yang hadir dilapangan sudah memenuhi unsur verbal materi untuk ditindaklanjuti.

"Secara fakta deklarasi kampanye damai sudah dinodai hinaan yang tertuju kubu lawan, maka semua pihak kembali untuk taat azas dan aturan serta menahan diri," ujar Didit.

Rambu- rambu agar gelaran hajatan politik tidak dinodai dan  sudah dipagari MUI dengan Fatwa No.24 tahun 2017 , bagi setiap muslim haram hukumnya melakukan ujaran kebencian, menyebar informasi bohong (hoax), fitnah,ghibah, permusuhan atas dasar SARA. Fatwa MUI tentang hukum bermuamalah ini untuk menjawab makin maraknya ujaran kebencian.

Ujaran Kebencian yang berisi kata- kata kotor tersebut digunakan sebagai strategi busuk atau Flaying Victim untuk penggiringan opini dengan tujuan elektabilitas kubu lawan terjun bebas.

Dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 28 pelaku ujaran kebencian juga diancam dengan pidana umum maksimal 6 Tahun kurungan dan denda sebesar Rp. 1 miliar.
Sesuai KUHP pelaku ujaran kebencian dan SARA juga bisa dijerat sesuai pasal 156, pasal 156 a, dan pasal 157.

"Minimal ada klarifikasi dari HJS dan permintaan maaf, dan Panwas memberikan keterangan fakta lapangan dan mencegah hal tersebut tidak terulang yang dilakungan timses/jurkam Paslon," pungkas Didit.