Hearing Kedua Terkait Perinjinan PT Grace Rich Marine Tidak Membuahkan Hasil Kesepakatan

Sihat | Selasa, 15 Mei 2018 - 10:03 WIB
Hearing Kedua Terkait Perinjinan PT Grace Rich Marine Tidak Membuahkan Hasil Kesepakatan

 

 

KARIMUN (wartamerdeka) -  Hearing atau dengar pendapat yang kedua, yang digelar DPRD Karimun terkait dengan perijinan PT Grace Rich Marine, Senin (14/05/2018) tidak menemukan kesepakatan anatara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Hearing akan dilanjutkan pekan depan, Senin (21/05-2018) pagi pukul 10:00 WIB.Dit

Penundaan kembali hearing disebabkan PT Grace Rich Marine belum bisa menunjukkan kelengkapan seluruh dokumen perijinannya.

Alasan belum bisa menunjukkan kelengkapan dokumen perijinan PT.Grace Rich Marine disampaikan langsung oleh Edy Lumawi selaku General Manager (JM) perusahaan tersebut.

"Saya sekarang belum bisa menunjukkan semua dukomen perinjinan karena sedang kurang sehat dan yang bisa saya berikan sekarang ini hanya perijinan reklamasi dan pendalam alur. Saya bisa hadir dalam hearing inipun saya paksakan untuk menepati janji saya akan hadir dalam hearing yang kedua ini," katanya.

"Jadi saya mohon ma'af mudah-mudahan dalam pertemuan pekan depan semua kelengkapan dokumen perijinan sudah lengkap semua,"terang Edy untuk meyakinkan semua hang hadir. 

Hasil hearing yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III,Rasno dan Wakil Ketua II,Bakti Lubis yang didamping sejumlah anggota Komisi III untuk sementara hanya bisa membuat kesimpulan bahwa PT Grace Rich Marine tetap bisa beraktifitas seperti biasa.

Kesimpulan ini diambil atas permintaan dari pihak perusahaan, sambil menunggu pihak perusahaan akan memberikan kelengkapan seluruh dokumen perijinan kepada DPRD Karimun pekan depan.

Kesimpulan sementara yang diambil sempat mendapat penolakan dari masyarakat karena masyarakat menilai alasan yang diberikan pihak perusahaan tidak masuk akal.

Waktu yang diberikan sudah 2 minggu, padahal waktu yang diberikan awalnya hanya seminggu dan molor menjadi sampai 2 minggu tetap saja tidak bisa menunjukkan semua dokumen peijinannya.

Namun untuk melindungi pengusaha yang berinvestasi di Karimun pimpinan dalam  hearing tersebut tetap memberikan toleransi sampai pekan depan.

Sebelum terjadinya permasalahan ini, masyarakat melihat banyak kejanggalan yang terjadi terhadap aktifitas pengerukan alur pelayaran PT. Grace Rich Marine dan material hasil pengerukan digunakan untuk reklamasi perusahaan tersebut.

Aktifitas perusahaan ini menurut masyarakat bukan hanya pengerokan arus pelayaran lagi tetapi masyarakat menilainya sudah merupakan penambangan pasir laut dan pengerokan dilakukan tidak sampai 1 Mil dari bibir pantai.

Seharusnya pengerukan itu khusus untuk pelayaran bukan untuk reklamasi pantai perusahaan tersebut dan hasil kerukan harus diletakkan sejauh 4 Mil dari lokasi pengerukan.