Mengkaji Peran Perdamaian Indonesia di Dunia Internasional

Ar | Jumat, 13 April 2018 - 10:27 WIB
Mengkaji Peran Perdamaian Indonesia di Dunia Internasional

Oleh Dasman Djamaluddin

Situasi di Suriah semakin tidak kondusif. Pemerintah Suriah telah mengklaim telah memenangkan pertempuran dengan pasukan pemberontak. Yang dimaksud pasukan pemberontak di sini adalah gerilyawan yang berkeinginan menumbangkan Pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan gerilyawan tersebut didukung Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Presiden AS Donald Trump berkali-kali memperingatkan akan menyerang Suriah, meski pernyataannya ini bertolak belakang dengan pernyataannya ketika di masa pemerintahan Barack Obama. "Jangan serang Suriah."

Kegagalan AS di Sidang Dewan Keamanan PBB baru-baru ini untuk mengecam Suriah dengan adanya senjata kimia, juga gagal, karena diveto Rusia yang sejauh ini mendukung pemerintahan Bashar al-Assad yang hendak digulingkan AS dan sekutunya.

Tidak hanya Suriah yang menjadi masalah di dunia internasional. Trump juga ingin menyeret Republik Rakyat China (RRC) terlibat dalam perang, karena dimungkinkan juga menyerang Korea Utara (Korut), yang sangat dekat dengan RRC. Jika Korut jadi diserang AS, maka pengaruhnya akan sampai di Indonesia.

Indonesia sebagai negara cinta damai, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, selalu ingin menjaga ketertiban dunia. Itu sebabnya di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia sangat aktif menyelenggarakan berbagai pertemuan dengan negara Asia Afrika, sehingga di bulan April 1955, terselenggaralah apa yang disebut Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung. Kemudian dilanjutkan dengan membentuk Gerakan Non Blok, karena ingin tidak memihak ke salah satu blok, Barat atau Timur. Bung Karno (Indonesia) adalah salah seorang kepala negara yang menggagasnya.

Di masa Presiden Soeharto, salah seorang putra Minangkabau, Rais Abin terpilih sebagai Panglima Pasukan Perdamaian PBB (UNEF II/United Nations Emergency Force) dari tahun 1976-1979) dan bermarkas di Mesir.

Menakjubkan, di dalam buku yang saya tulis: "Mission Accomplised," (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012) dan diberi kata pengantar oleh Jacob Oetama yang waktu itu Pemimpin Umum Harian Kompas, adalah persetujuan Israel atas diangkatnya ia menjadi panglima.

Sejauh ini, pemerintah  Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, karena konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka secara "de facto," dan "de jure."

Usaha Rais Abin ini berhasil dan kemudian melaporkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Kurt Waldheim bahwa, Mesir dan Israel berkehendak melakukan perundingan damai. Akhirnya AS di bawah Presiden Jimmy Carter menindaklanjuti keinginan Mesir-Israel. Terciptalah perdamaian kedua negara, Mesir dan Israel yang ditengahi AS di Camp David, sebuah wilayah pegunungan di AS. Usaha perdamaian ini didahului oleh keberhasilan putera Indonesia, Rais Abin yang sewaktu itu berpangkat Mayor Jenderal.

Memang ada juga kegagalan usaha Indonesia, ketika Menteri Luar Negeri Ali Alatas di masa Presiden Soeharto mengimbau agar Irak jangan diserang oleh AS dan sekutunya. 

Ketika Perang Teluk berlangsung dan memasuki hari ketiga, Menlu Ali Alatas pada hari Senin, 25 Februari 1991 mengingatkan AS dan sekutunya agar jangan mencoba invasi atau menggulingkan pemerintahan Irak.

"Tujuan utama Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwat dan mengembalikan pemerintahan Kuwait yang sah. Tetapi karena tujuan perang itu menghendaki Kuwait tidak hancur, maka jangan buat Irak hancur. Bukan kehancuran Irak yang dikehendaki, bukan pula penyerahan Irak, tetapi pengusiran Irak. Penghancuran pemerintah Irak tidak termasuk dalam Resolusi PBB," ujar Ali Alatas waktu itu.

Himbauan Indonesia tidak diperhatikan. Irak diserang, sedangkan Presiden Irak Saddam Hussein ditangkap dan digantung. Meskipun demikian, di mana himbauan Indonesia tidak diperhatikan, bukan berarti Indonesia tidak tegas lagi bersuara dan berperan di dunia internasional.


Baca Juga