Catatan Pinggiran

MUNAZA'AH

Ar | Senin, 26 Maret 2018 - 07:38 WIB
MUNAZA'AH

Oleh Yahdi Basma, SH (Anggota Fraksi NasDem di Komisi-I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah - Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum & HAM)

 

Perjuangan mempertahankan tanah milik yang sah disebut munaza’ah. Dalam konteks agraria, hal ini berarti penentangan atas klaim-klaim yang dibuat secara tidak benar oleh pihak Otoritas (pemerintah, badan peradilan maupun korporasi) terkait status sebidang tanah.

Munaza’ah ini boleh dilakukan oleh warga pemilik tanah atau ahli warisnya untuk merebut kembali kepemilikannya.

Dalam ajaran Islam, hal kepemilikan tanah yang sah, diperoleh dengan :

1. Al-istila’al mubah (pemerolehan suatu kepemilikan yang tidak dimiliki oleh siapapun dengan jalan yang sah), seperti ihya’ al-mawat (menghidupkan tanah mati/non-produktif),

2. 'Uqud (akad jual beli yang sah dan dilandasi kerelaan dua belah pihak), dan

3. Halafiyyah (pergantian status kepemilikan tanah yang sah) berupa tanah warisan atau ganti rugi.

Kita periksa, siapa yang menghidupkan tanah di daerah tersebut. Bukankah warga, yang turun-temurun mengelolanya dari leluhur mereka terdahulu? Bukankah leluhur mereka itulah yang menghidupkan tanah itu (ihya’ al-mawat) dan mewariskannya kepada anak-cucu keturunannya sekarang? Maka warga-lah pemilik sah tanah tersebut.

PUTUSAN PENGADILAN, KONTEKS KASUS TANAH TANJUNGSARI - LUWUK

Kasus Tanah Tanjungsari Luwuk tentu perkara perdata. Prinsip dalam hukum perdata, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan/pihak yang kalah. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Maka, Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan, acuannya di Pasal 196 HIR (Herzien Indlandsch Reglement, reglemen Indonesia yang diperbaharui) :

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu, Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Jelas dalam klausul yang jadi dasar hukum ini, ada frasa Pihak yg dikalahkan atau Pihak yg kalah. 

Pertanyaannya adalah:

"Apakah 1400 jiwa diatas 300 rumah milik Warga Tanjung yang di eksekusi itu adalah pihak yang kalah?”

Jawabannya : TIDAK.
Jangankan kalah, sebagai Tergugat pun  tidak pernah.

Bagaimana mungkin ada orang yg miliki Surat Asal-usul tanah bahkan SHM (Sertifikat Hak Milik) atas tanah dan rumahnya, di eksekusi (dihukum perdata) tanpa pernah diadili oleh Pengadilan?. Bahkan juga terdapat berbagai aset PEMDA & Pelabuhan dll.

Azas dlm Hukum Perdata bahwa suatu Putusan Pengadilan hanya dan hanya berlaku mengikat bagi Para Pihak yg berperkara (Psl 1917 alinea 1 KUHPerdata).

Putusan MA yg dilandas-pijaki Ketua PN Luwuk lakukan eksekusi Tanah Tanjung adalah putusan yang hanya ditujukan pada pihak yg kalah, yaitu Hadin dan Husen sebagai tergugat intervensi, (dari Penggugat Intervensi, Berkah Albakar), bukan utk orang/subjek hukum lain yg tidak ada hubungan dengan perkara aquo. 

 

FAKTA KEANEHAN EKSEKUSI & 1.000 POLISI

Tanggal 19 Maret 2018 kemarin adalah hari eksekusi (tahap-2) oleh PN Luwuk. Viral di medsos, 1.000 Polisi dikerahkan untuk eksekusi atas Warga/Ibu-ibu yang bertahan dengan gelar dzikir duduk di sejadah.

PN Luwuk, adalah institusi yg berwenang laksanakan eksekusi, dimaktub dalam Psl 54 ayat (2) UU No.48/2009:

“Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.”

Hadirkah, atau setidaknya berada di Luwuk kah Ketua PN Luwuk saat itu sebagai Pimpinan Eksekutorial? Tak penting dijawab.

Keberadaan 1.000 Polisi ini, tentu atas permintaan tertulis Ketua PN Luwuk. Dan Polisi memenuhinya dengan berlandas pada Psl 15 (1 huruf i) UU No.2/2002 : “Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.”

Frasa "bantuan pengamanan" saya bold untuk menegaskan tupoksi POLRI dalam UU Kepolisian terkait eksekusi perdata. (Baca : bukan meringkus Terorisme, dan keadaan yg membahayakan negara).

Terlepas dari langkah tegas & profesional POLRI yang berhentikan KAPOLRES Banggai, yg hendak sy tegasi disini adalah bahwa patut diduga, ada kepentingan investasi/modal/uang yang menyertai kasus ini. 

Kita perlu INVESTASI, tapi kita lebih butuh RAKYAT HIDUP DAMAI BAHAGIA DI ATAS TANAHNYA.

Dengan fakta soal "keanehan" Putusan Hukum, show power 1000 Polisi, dugaan inprosedural pengamanan eksekusi, inkonsistensi sikap Pemerintah Provinsi, hingga molornya bentuk PANSUS Tanjung DPRD Sulawesi Tengah, jangan2 yg "patut diduga" ini benar adanya?

Sampai saat alinea terakhir ini sy tulis, sy masih optimis, bahwa jika pun yg "patut diduga" itu YA adanya, sy yakin DPRD sebagai institusi perwakilan rakyat, bisa menjadi BENTENG terakhir pencapaian rasa keadilan masyarakat Tanjung.

Wallahu'alam.

Palu, Senin 26-03-2018

Catatan: Tulisan ini adalah pendapat pribadi sebagai Anggota Fraksi NasDem, tentu bukan Sikap Resmi DPRD Provinsi.


Baca Juga