Warga Jemaat  GPIB Anugerah Bekasi akan Polisikan Pengurus Majelisnya

TOM | Kamis, 15 Maret 2018 - 08:14 WIB
Warga Jemaat  GPIB Anugerah Bekasi akan Polisikan Pengurus Majelisnya Jonathan WS, SH, Penasehat Hukum Warga Jemaat yang dipecat.

BEKASI (wartamerdeka) - GPIB Anugerah Bekasi kini dilanda kemelut internal. Pasalnya, terjadi pertikaian antara Pengurus Majelis Jemaat Gereja tersebut dengan anggota jemaat setempat.

Pertikaian yang tidak logis ini pun berbuntut panjang. Sekitar 100 warga jemaat yang tidak tahu apa-apa akhirnya dipecat dari keanggotaan Gereja Anugerah Bekasi.

"Hal ini bermula dari dilakukannya sensus oleh majelis jemaat dan pada akhirnya diberi surat atestasi yang dipaksakan di luar kemauan jemaat,"  ujar Jonathan WS, SH, Penasehat Hukum Warga Jemaat yang dipecat.

Pernyataan ini disampaikan Jonathan melalui WhatsApp, Rabu malam tadi (14/3).

Hak Atestasi dimaksud adalah hak jemaat untuk bermohon pindah ke Gereja lain se-asas.

Fungsi Gereja hanya sebagai fasilitator yang menerangkan bahwa jemaat tersebut benar jemaat mereka.

"Bukan malah berbohong menyatakan keinginan para klien kami pindah dan memberikan surat pemberhentian namun gereja yang dituju tidak ada, sehingga mereka kehilangan hak-hak sebagai umat beragama. Hal inilah yang akan dilaporkan sesuai ketentuan KUHP pasal 156A yaitu dengan sengaja menghilangkan hak-hak beragama seseorang," jelas Jonathan dalam rilisnya. 

Tidak jelas alasan pemecatan warga jemaat tersebut. Jonathan hanya menyinggung soal laporan dugaan terjadinya pelecehan seksual yang menjurus pada penistaan agama dan suku.

Perbuatan ini diduga dilakukan oknum pengurus GPIB Anugerah terhadap warga lingkungan sekitar.

Issu lain yang berkembang di tengah jemaat adanya dugaan perselingkuhan diantara pengurus GPIB Anugerah Bekasi.

Kondisi ini makin menambah lembaran hitam GPIB  Anugerah Bekasi di bawah kepemimpinan Pendeta Lidya Wairata-Tobing. 

Menurut Jonathan, perbuatan atau tindakan pemecatan yang dilakukan Pengurus GPIB Anugerah Bekasi ini dapat dikategorikan telah melakukan Ujaran Kebencian atau Hate Speech,  dan karena itu, tindakan tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015. 

Atas kinerja Pdt. Lidya Wairata-Tobing ini, Pimpinan Majelis Sinode GPIB kemudian memutasi yang bersangkutan ke GPIB Sejahtera Surabaya.

Tapi anehnya, Pdt.  Lidya malah mempolitisasi soal mutasi ini dengan melibatkan pihak lain. Caranya dengan menggalang kekuatan dan memutar-balikkan fakta yang sebenarnya.

Lidya meminta legitimasi Majelis Jemaat GPIB Anugerah Bekasi dengan menyebarkan kabar bohong bahwa Majelis Sinode telah men-zalimi dirinya dan hanya diberi waktu dua minggu untuk angkat kaki dari GPIB Anugerah Bekasi. 

"Lidya telah mempolitisasi surat mutasi dirinya dan membakar emosi para pengurus GPIB Anugerah Bekasi lainnya yang tidak tahu apa-apa," tutur Jonathan.

Padahal, bunyi surat atau konsideran surat pemberitahuan mutasi itu sama untuk seluruh Pendeta GPIB di Indonesia. 

Untuk itu, Jonathan mengingatkan Lidya dan Pengurus PHMJ di GPIB Anugerah Bekasi agar tetap berpegang pada fungsi dan motto GPIB yaitu membawa damai sejahtera.

Kewibawaan dan kehormatan Gereja harus dijaga. "Taati hukum dan aturan yang ada. Kalau memang Lidya dan Pengurus lainnya keberatan, silahkan tempuh jalur hukum dengan menggugat putusan Majelis Sinode GPIB ke Pengadilan," ketus Jonathan sambil mencontohkan sikap Pendeta Danny Matulapelwa yang pernah dipecat dari GPIB namun telah menang di Pengadilan PHI Jakarta Pusat. 


Baca Juga