Sidang Perkara Penyerobotan Tanah di Pangkalan Bun

Jaksa Tetap Menuntut Empat Terdakwa Hukuman 1-2 Tahun Penjara

TH | Selasa, 13 Maret 2018 - 11:37 WIB
Jaksa Tetap Menuntut Empat Terdakwa Hukuman 1-2 Tahun Penjara

KOBAR (wartamerdeka) - Sidang perkara penyerobotan tanah seluas 10 hektar  di jalan Padat Karya Kelurahan Baru, kecamatan Arut Selatan,  Pangkalan Bun,  Kabupaten Kotawaringin Barat, Senin depan (19/3/2018) tuntas.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memimpin perkara pidana yang menjadi sorotan masyakarat Kabupaten Kotawaringin Barat, itu akan memberikan putusan vonis, minggu depan.

Seperti diketahui, ada empat yang Aparat Sipil Negara (ASN) yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Yaitu, Lukmansyah (Mantan Sekretaris Distanak Kobar),  Ahmad Yadi dan M Rosihan Pribadi (keduanya mantan Kepala Distanak) serta Mila Karmila (ABS yang mengurus bagian Aset).

Pada persidangan Senin kemarin (12/3/2018), Jaksa Penuntut Umum Acef Subhan Saefudin  dalam pembacaan repliknya pada intinya tetap pada tuntutan yang disampaikannya pada persidangan terdahulu dengan menuntut empat orang terdakwa sesuai pasal 372 KUHP dan 385 KUHP.

Terdakwa Lukmansyah diituntut hukuman dua tahun penjara,  Ahmad Yadi dan M Rosihan Pribadi dituntut satu tahun enam bulan, sementara Mila Karmila   dituntut satu tahun penjara.

Majelis Hakim yang diketuai AA Gd Agung Parnata SH dengan didampingi oleh dua hakim anggota mengatakan sekaligus menanyakan  kepada panasehat hukum empat  terdakwa Rahmadi G Lentam apakah melakukan Duplik, dengan tegas Rahmadi G Lentam mengatakan tidak Duplik tetapi tetap  pada pembelaannya.

Ahirnya  hakim mengatakan perkara tersebut dilanjutkan pada Senin depan dengan agenda sidang pembacaan putusan .

Sementara itu, keluarga ahli waris tanah milik alm Brata Ruswanda, Kuncoro, kepada wartawan mengatakan, dalam persidangan kasus perkara tanah terungkap bahwa banyak kejanggalan menyangkut  klaim sepihak bahwa  tanah sekitar 10 hektare itu merupakan aset daerah.

"Terungkap  dalam persidangan bahwa dalam laporan sistem administrasi daerah (simbada) tercantum pengeluaran dana sekitar Rp7,9 miliar di kolom pembelian. Kalau mereka akui sebagai aset daerah, kenapa ada ditemukan laporan biaya pembelian Rp7,9 Miliar. Uang ini ke mana dan dibayar ke siapa?” katanya. 

Bagaimana akhir kisah perkara penyerobotan tanah yang yang menjadi perhatian masyarakat Kobar ini? Kita tunggu saja pada persidangan Senin depan.