BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Barat, Gelar Rapat Dengan Pemkot

Badar | Selasa, 13 Maret 2018 - 14:28 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Barat, Gelar Rapat Dengan Pemkot

JAKARTA (wartamerdeka) - Berdasarkan surat tugas Walikota Administrasi Jakarta Barat, Nomor 237/1.834 tentang Tim pembinaan pengawasan, dan pengendalian kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJSTK), di wilayah Jakarta Barat, BPJSTK mengelar rapat bersama SKPD Pemkot Jakbar, Selasa (13/3/2018).

Walikota Jakarta Barat Anas Efendi menugaskan kepada jajarannya serta SKPD untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepesertaan BPJS di wilayah Jakbar, yang mulai dilasanakan pada 1 Februari 2018 hingga 31 Desember 2018, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Jakbar

Menurut Kepala BPJSTK Jakarta Grogol, Andrey J Tuamely ada 14 pokok pikiran yang didiskusikan dalam rapat kordinasi dengan SKPD Pemkot Jakbar, yang dipimpin oleh Sekertaris Kota Jakbar Eldi Andi, 14 Pokirnya itu antara lain 

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan; 

2. Melakukan pembinaan, pengawasan dan Lososialisasi jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan; 

3. Menerima pendaftaran kepesertaan serta memonitor dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan tidak tertib administrasi (PDS upah, PDS TK, PDS Program dan tunggakan iuran) serta menerima pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

4. Melaksanakan stikerisasi bagi perusahaan yang belum atau sudah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

5. Mendorong dan memonitor peningkatan kepesertaan serta memberi perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat pada sektor Penerima Upah, Bukan Penerima Upah dan Jasa Konstruksi di semua lapisan masyarakat.

6. Mendorong dan memonitor peningkatan kepesertaan serta memberi perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, mulai dari Kecamatan, Kelurahan serta unsur kepengurusan Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Komunikasi Dewan Kelurahan (FKDM),

7. Mendorong dan memonitor peningkatan kepesertaan serta memberi perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat pada sektor-sektor masing-masing SKPD/UKPD 

8. Melakukan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

9. Memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi berupa tidak mendapat layanan publik tertentu melalui unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Ko Administrasi Jakarta Barat.

10. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan jaminan sosia| bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.

11. Menyiapkan hasil evaluasi menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi Fungsional Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

12. Menginventarisasi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi Fungsional Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dapat diselesaikan dalam pertemuan koodinasi Tingkat Provinsi.

13. Memberikan masukan dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Ketua Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dalam rangka kelancaran pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat 

Sementara itu, menurut Tidar Yanto Haroen, Kakacab BPJSTK Jakarta Slipi bahwa maksud dan tujuan dari rencana dibentuknya Tim Pelaksana ini untuk meningkatkan coverage kepesertaan di wilayah Jakarta Barat.