Sesalkan Lambannya SK Pemberhentian Wabup Gorontalo oleh Mendagri

Nilai Kemendagri Lecehkan Putusan MA, DPRD Kab Gorontalo Lapor ke Ombudsman

Romo | Selasa, 13 Maret 2018 - 12:22 WIB
Nilai Kemendagri Lecehkan Putusan MA, DPRD Kab Gorontalo Lapor ke Ombudsman Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten  Gorontalo, Iskandar Mangopa melapor ke Ombudsman

GORONTALO (wartamerdeka) - DPRD Kabupaten Gorontalo menyesalkan lambatnya Kemendagri mengeluarkan SK pemberhentian terhadap Wakil Bupati Gorontalo Fadli Hasan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten  Gorontalo, Iskandar Mangopa menganggap bahwa Kemendagri telah melecehkan Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pemberhentian Fadli Hasan sebagai Wakil Bupati Gorontalo.

"Putusan MA yang mengesahkan keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo memberhentikan Fadli Hasan belum juga dilaksanakan oleh Kemendagri. Padahal, undang undang menetapkan, bahwa setelah 30 hari jatuhnya putusan MA, harus dilaksanakan. Sekarang ini sudah menginjak 116 hari," ujar Iskandar Mangopa kepada wartamerdeka.net, kemarin.

Atas hal tersebut, DPRD melaporkan ke ombusdman dengan tembusan ke Presiden.

"Karena kami menilai kasus ini ibarat dalam dunia medis sudah terjadi mal praktek. Maka kalau dalam hal ini saya menyebutnya mal administrasi. Artinya, DPRD tidak puas, selama ini sudah melapor dan berkirim surat kesana kemari, kemudian ke Ombusdman ini kami sudah datang dan melaporkan bahwa sudah 116 hari SK Kemendagri belum juga turun," beber Iskandar.

Iskandar melanjutkan, dengan laporan tersebut, Ombusdman mengatakan, karena itu baru laporan tertulis, maka akan dipelajari dan dirapatkan dulu.

"Hasilnya akan disampaikan secepatnya, dan kami nanti pun akan diundang," ujarnya. 

Iskandar mengatakan, pihaknya juga menduga SK tersebut macet di Dirjen Otda Kemendagri. 

"Saya pikir begitu (mandeg di Otda), padahal rakyat sudah cukup lama menanti keputusan tersebut," sebutnya. 

Dijelaskannya,  DPRD sudah memutuskan memberhentikan Wakil Bupati Gorontalo, kemudian putusan itu dibawa dan diuji Mahkamah Agung (MA), dan MA pun sudah menyatakan bahwa yang diputuskan oleh DPRD Gorontalo itu sah secara hukum.

"Maka tanpa ada perintah, itu sudah sah dan harus segera dilaksanakan, karena sesuai peraturan perundang-undangan, setelah 30 hari keputusan itu disahkan, harus dilaksanakan. Itu sudah bagian dari perintah undang-undang," papar Iskandar. 

Iskandar juga mengatakan pihaknya sudah melaporkan ke presiden melalui Jenderal (Purn)  Moeldoko.

"Jadi intinya, DPRD Gorontalo sudah melaporkan persoalan ini ke Ombusdman, Presiden, Ketua DPR RI, gubernur dan bupati. 
Tinggal menunggu moment saja, " katanya. 

Dirinya juga menyesalkan lambatnya pelaksanaan putusan MA ini, seolah Kemendagri tidak menghargai kinerja DPRD.

"Apalagi keputusan DPRD ini bulat dari seluruh anggota DPRD Gorontalo. Tidak ada anggota dewan yang terbelah soal pemberhentian wakil bupati ini, termasuk Fraksi PDI-Perjuangan yang merupakan fraksi dengan jumlah anggota DPRD terbanyak di Kabupaten Gorontalo," ucapnya. 

Iskandar menambahkan, dengan putusan MA yang sudah 116 hari itu,  legitimasi Wakil Bupati Fadli Hasan di DPRD sudah tidak ada lagi.

"Karena keputusan politik dan keputusan hukum sudah jatuh," pungkasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Surat putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo, Fadli Hasan  telah diterima DPRD. Kabarnya, 7 Legislator Kabupaten Gorontalo, Kamis (2/11/2017), menjemput langsung surat putusan tersebut di Mahkamah Agung.


Baca Juga