Perubahan Status Kelurahan Jadi Lembang Diduga Karena Politik Anggaran

TOM | Minggu, 11 Maret 2018 - 11:01 WIB
Perubahan Status Kelurahan Jadi Lembang Diduga Karena Politik Anggaran Direktur Pusat Hukum dan Demokrasi, Pither Ponda Barany,  SH,  MH.

TORAJA UTARA (wartamerdeka) -  Hiruk pikuk Kelurahan jadi Lembang (Desa,  red) pasca digelarnya jajak pendapat atau referendum lewat pemungutan suara warga masyarakat Tikala 3 Maret lalu, terus menuai berbagai tanggapan. 

Tanggapan itu datang dari Direktur Pusat Hukum dan Demokrasi, Pither Ponda Barany,  SH,  MH. Menurut Pither, merubah Kelurahan Tikala menjadi Lembang itu terkait minusnya APBD Toraja Utara.

"Ramainya upaya perubahan status kelurahan jadi lembang terindikasi kuat akibat politik anggaran. Jika tetap pada kelurahan anggaran dibebankan kepada APBD, jika Lembang akan mendapat dana," ungkapnya via Whatsapp, malam tadi (Sabtu, 10/3). 

Di sisi lain,  kata Pither yang juga pemuka masyarakat Tikala, besarnya beban anggaran kelurahan berdampak pada sharing alokasi anggaran antara Eksekutif dan Legislatif. Alokasi anggaran sangat mempengaruhi posisi tawar legislatif di Dapilnya. 

"Komitmen masyarakat Tikala tetap pada kelurahan secara psikologis harus dipandang sebagai aspirasi yang mutlak harus dilaksanakan. Keputusan masyarakat Tikala untuk tetap pada kelurahan sebuah keputusan yang sangat strategis untuk menjaga keutuhan hubungan dalam masyarakat," timpalnya.

Keputusan ini juga terpengaruh oleh dampak buruk pemilihan kepala lembang. Dampak buruk itu, antara lain, terganggunya hubungan kekeluargaan, tidak terkendalinya manuver politik kandidat kepala lembang pra pilem, dan maraknya politik uang yang sangat berpengaruh pada kinerja kalem terpilih.

Hal beda disampaikan Hatsen Bangri, anggota DPRD Toraja Utara dari Fraksi Partai Demokrat. Pihaknya, kata dia, tidak ada maksud sedikit pun memaksakan kelurahan Tikala menjadi Lembang. 

"Sebenarnya tidak begitu. Kami tidak paksakan jadi lembang. Yang kami pedomani itulah perda yang sudah ada. Kalau pun ada cara yang ditempuh untuk meninjau ulang atau cara lain tidak masalah," tutur anggota Komisi 3 yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Toraja Utara ini.

Komentar sama dilontarkan anggota dewan Torut yang lain, Andarias Sulle, juga dari Komisi 3. 

Menurut legislator Partai Nasdem ini, pihaknya sama sekali tidak ada niat memaksakan status kelurahan jadi lembang seperti yang terjadi pada kasus Tikala.

"Kami dewan tidak paksa, kecuali mungkin oknum kami tidak tahu. Sebenarnya itu sudah diproses sejak 2013 lalu, masih anggota dewan lama, kami tinggal melanjutkan," beber Andarias kepada awak media ini, baru-baru ini.

Pihaknya, kata pria yang dikenal enerjik dan murah senyum ini, sangat sesalkan sikap dan cara bupati yang masih memberi peluang dengan mengadakan jajak pendapat. Begitu pula sikap pimpinan dewan Torut yang tampak tidak solid. Diduga ada pro dan kontra diantara mereka. 

Perda tentang perubahan status kelurahan jadi lembang ini, memang sudah ada. Pembuatannya 2017 lalu. Perda tersebut kolektif karena didalamnya terdapat beberapa kelurahan jadi lembang termasuk Tikala.

"Jadi kalau mau diubah lagi tidak mungkin. Tidak mungkin hanya Tikala saja yang mau dikeluarkan, harus direvisi keseluruhan satu perda itu," sebut Andarias lagi.