SPDP tidak Jalan, Penyidik Harda Polda Metro Jaya Diadukan ke Propam

Fer | Jumat, 09 Maret 2018 - 17:28 WIB
SPDP tidak Jalan, Penyidik Harda Polda Metro Jaya Diadukan ke Propam Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat  Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran (LSM ALPPA) Thomson Gultom

JAKARTA (wartamerdeka) - Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat  Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran (LSM ALPPA) Thomson Gultom, melayangkan surat pengaduan ke Bidang Propam Polda Metro Jaya terkait belum adanya tindaklanjut 

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam kasus penggunaan dokumen palsu yang diduga dilakukan Albert Tiensa, SH, MH dan Selvi Hartanto sebagaimana diatur Pasal 263 KUHP.

Thomson Gultom mengadukan penyidik Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya ke Bidang Propam Polda Metro Jaya karena penyidikan kasus dengan Nomor Polisi:B/11900/VIII/2017/Datro tanggal 25 Agustus 2017, tidak berjalan. 

Sebelumnya Thomson sudah menyurati Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya melalui surat Nomor: 019/LSM-ALPPA/II/2018. JKT, 27 Februari 2018, yang diterima tanggal 1 Maret 2018. Namun hingga kini belum ada tanggapan hingga berita ini ditayangkan.

"Saya mencurigai ada “permainan” antara jaksa dan penyidik, karena SPDP-nya tidak berjalan," ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/3/2018) di Jakarta.  

Thomson menerangkan, sehubungan dengan adanya SPDP No. B/11900/VIII/2017/Datro Jakarta, 25 Agustus 2017 atas nama Selvi Hartanto dan Albert Tiensa, SH,MH kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, atas rujukan Pasal 109 (1) KUHAP. "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Bahwa benar Jaksa Peneliti telah ditunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut," katanya.

Dia menjelaskan bahwa didalam SPDP tersebut jelas dicantumkan pasal dugaan pelanggarannya, yakni Pasal 263 KUHP Ayat (1). ”Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dinancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Ayat (2) diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian," jelasnya.

Thomson Gultom mengungkapkan kecurigaannya terhadap jaksa dan penyidik. Sebab sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas nama terpidana Piping Mulyadi Pribadi yang sudah berkekuatan hukum tetap berkas terpisah (splitsing) dengan perkara Selvi Hartanto dan Albert Tiensa, SH, MH bahwa keduanya sudah mengakui perbuatannya.

Disebutkan, Selvi Hartanto dan Albert Tiensa, SH, MH mengakui telah memberikan keterangan riwayat asal-usul tanah sengketa kepada Albert Tiensa, SH, MH yang bersangkutan yang menyuruh membuat surat (mengetik surat) melalui anak buahnya dikantor pengacara Albert Tiensa, SH, MH and rekan.

Albert Tiensa, SH, MH yang menyuruh Piping untuk menandatangani surat yang seolah-olah Piping Mulyadi Pribadi mengetahu riwayat asal usul dan keberadaan Sertipikat Hak Milik (SHM) alm Shinta Hartanti No. 173 yang dipersengketakan.

"Albert Tiensa, SH, MH yang menggunakan surat itu untuk menjadi bukti dipersidangan, yang mengakibatkan kerugian bagi pelapor Rivan," tuturnya.

Lebih jauh diungkapkan bahwa Piping Mulyadi Pribadi sudah di-BAP (dibon dari tahanan) untuk menjadi saksi untuk perkara an. Selvi Hartanto dan Albert Tiensa, SH, MH (SPDP: B/11900/VIII/2017/Datro tanggal 25 Agustus 2017). "Piping Mulyadi Pribadi sendiri sudah menjelaskan dalam BAP duduk perkara yang sebenarnya," ujarnya.

Disitulah yang menjadi pertanyaan Thomson, mengapa  berkas perkaranya belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hingga saat ini.

Jaksa peneliti terhadap SPDP atas nama Selvi Hartanto dan Albert Tiensa Hadiman, SH, MH  ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa SPDP diterima, namun tidak ada lagi tindak lanjutnya. “Kita sudah menerima SPDP tapi belum ada pelimpahan berkas lanjutan. Kita tidak berwenang memaksa, kita sifatnya menunggu,” ujar Hadiman, SH.

Hadiman menyarankan agar pertanyaan dilontarkan kepada penyidik di Subdit Harda Polda Metro Jaya. Namun, BS Wahon, penyidik Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang menangani kasus itu ketika dihubungi tidak berhasil dikonfirmasi.


Baca Juga