Konflik Horisontal Terus Berlanjut, Mahasiswa Timika Minta Pemerintah Lakukan Rekonsiliasi

Ar | Kamis, 01 Maret 2018 - 19:03 WIB
Konflik Horisontal Terus Berlanjut, Mahasiswa Timika Minta Pemerintah Lakukan Rekonsiliasi Foto: Perang/bentrokaan antar warga Timika

TIMIKA (wartamerdeka) - Konflik antar masyarakat di Kabupaten Timika Provinsi Papua hingga kini masih berlanjut. Hal ini memprihatinkan sejumlah warga dan mahasiswa Timika.

Apalagi konflik yang terjadi di masyarakat suku Damal di Distrik Karama itu sudah terjadi sejak 2012 lalu.

Konflik ini diibaratkan batu kerikil dalam sepatu. Penyebabnya sepele, hanya kesalahpahaman diantara masyarakat. 

Ketua Solidaritas Mahasiswa Peduli Konflik Horizontal (SMPKH) di Kwamki Narama, Nelson Tenbak, mengaku, mewakili masyarakat Timika, dirinya sangat menginginkan konflik ini segera berakhir. Hal tersebut, menurut dia, bisa diupayakan dengan rekonsiliasi. 

Foto: Sejumlah mahasiswa dan warga Timika berdemo di Kemendagri

Kepada wartawan, Nelson, tadi siang, mengungkapkan, mewakili seluruh intelektual di Timika, ia meminta agar pemerintah daerah baik Provinsi Papua termasuk Kapolda Papua, DPRD, Pemda Kabupaten Timika dan seluruh struktur keamanan di provinsi Papua agar segera melakukan rekonsiliasi perdamaian secara tuntas.

"Karena jika tidak dilakukan rekonsiliasi, maka konflik akan terus terjadi," tutur Nelson.

Nelson pun menyatakan akan melakukan boikot Pilkada Mimika dan Pilgub Papua jika konflik yang terjadi masih diabaikan.

"Kami sudah sepakat, Pilkada Timika dan Pilgub Papua akan kami boikot. Untuk apa ada Pilkada sedangkan konflik ini belum pernah selesai. Pemerintah tangani dulu," kata Nelson Tenbak.

 

Foto: Ketua SMPKH, Nelson Tenbak

Dijelaskannya, konflik yang mulai terjadi sejak tahun 2012 hingga 2018 itu menimbulkan puluhan korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka. 

“Untuk itu, kami tekankan kepada Pemprov Papua dalam hal ini gubernur Lukas Enembe, Kapolda Papua dan Pemda Kabupaten Timika, elemen masyarakat termasuk tokoh gereja dan tokoh masyarakat, bahwa perlu menghadirkan kaum intelektual untuk melakukan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh gubernur dan Kapolda Papua," paparnya. 

Upaya untuk diadakan rekonsiliasi ini, lanjut dia, menjadi acuan sekaligus aspirasi bagi kaum intelektual, baik di seluruh pulau Jawa dan Bali bahkan seluruh Indonesia termasuk Papua, untuk komitmen dalam waktu dekat harus segera dilakukan rekonsiliasi.

Menurut Nelson, hal ini juga sudah dikomunikasikan dengan Komisi III DPR RI. Tanggapannya, DPR RI akan berkordinasi dengan Pemerintah pusat, pemprov dan pemda Timika.

"Namun kenyataannya hingga saat ini hanya bicara bicara saja, dan tidak ada proses rekonsiliasi," ungkapnya. 

Dikatakannya, kasus terjadi sejak bulan Juni 2012, hingga sekarang belum ada titik terang untuk berdamai. Meskipun sempat aman, tapi belakangan ini mulai lanjut lagi. 

"Karena tidak ada hukum atau perda yang mengatur. Karena itu, diharapkan dengan adanya proses rekonsiliasi ini akan dibuat peraturan yang diberlakukan," tegasnya. 

Ia menceritakan, konflik yang terjadi di Timika berlatar belakang kesalahpahaman diantara masyarakat satu suku, yakni suku Damal yang tidak terima anaknya tertabrak sepeda motor. Berawal dari masalah sepele tersebut hingga saat ini konflik internal suku Damal masyarakat di Distrik Karama kabupaten Timika terus berlanjut. 

Upaya perdamaian pernah dilakukan oleh Pemda dan DPRD Timika beberapa waktu lalu, tapi tidak ada hasilnya, konflik terus terjadi. 

Masih menurut Nelson, rekonsiliasi harus dilakukan, karena pada rekonsiliasi tersebut, akan dibuat peraturan yang menetapkan hukum apa yang akan dikenakan bila terjadi perang suku atau konflik internal di masyarakat.

Nelson mencontohkan bila ada masyarakat yang membuat kisruh mengakibatkan perang suku maka hukuman apa yang harus diberlakukan. 

"Namun harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan semua pihak untuk aturan ini," tandasnya.