AS Buka Kedubes di Jerusalem, Sulut Kembali Pertikaian Palestina-Israel

Ar | Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:15 WIB
AS Buka Kedubes di Jerusalem, Sulut Kembali Pertikaian Palestina-Israel

Oleh Dasman Djamaluddin

Rencananya, tepat pada hari terbentuknya Negara Israel, 14 Mei 2018, pemerintah Amerika Serikat ( AS) akan membuka kedutaannya  yang baru di Jerusalem. Demikian ujar juru bicara perempuan AS Heather Nauert. Lihatlah foto di atas dua bendera AS dan Israel sejak Desember 2017 sudah berkibar di Jerusalem.

Pembukaan Kedubes AS yang baru ini disesuaikan dengan HUT pembentukan negara Israel ke-70. Sudah tentu pengumuman ini menindaklanjuti pernyataan Presiden AS Donald Trump, Desember tahun lalu, bahwa Jerusalem adalah ibukota Israel, tidak lagi di Teluk Aviv, seperti sekarang. Di Jerusalem inilah ibukota abadi Israel, ujar Trump.

Konflik baru Palestina-Israel tampaknya pasti akan terjadi. Pengumuam Donald Trump bulan Desember tahun lalu, sebetulnya bertepatan dengan akan direalisasikannya kesepakatan Fatah (Tepi Barat) dan Hamas (Jalur Gaza) untuk bersatu memilih pemimpin persatuan di bawah panji-panji bangsa Arab Palestina yang beragama Islam dan Kristen serta  menjadikan Jerusalem Timur sebagai ibukota Palestina.

Sebelum rencana para pemimpin bangsa Palestina itu bersatu, Trump kembali memecahnya. Persatuan dua pemimpin bangsa Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza semakin mendekati impian bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat sebagaimana penduduk Yahudi yang telah memproklamirkan berdirinya negara Israel, 14 Mei 1948.

Sekarang semua harapan bangsa Arab Palestina itu kembali suram ulah Presiden AS Donald Trump. Saya malah menbayangkan, nasib bangsa Arab Palestina sama halnya dengan nasib bangsa Yahudi di masa Hitler. Dikejar dan terusir menjadi bangsa yang berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Bangsa Palestina ini, dulunya memiliki tanah yang luas. Tidak ada bangsa Yahudi di wilayah Palestina. Setelah Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis Umum, 29 November 1947 membagi wilayah Palestina luas itu menjadi tiga bagian. Anehnya kaum Yahudi memperoleh 56 persen dari seluruh wilayah Palestina. Sedangkan Arab Palestina sipemilik tanah, hanya memperoleh 42 persen. Kemudian sisa dua persennya, termasuk kota tua Jerusalem masuk dalam pengawasan internasional.

Ketidakadilan ini sempat memicu perang antara negara Arab dengan Israel. Mesir, Irak, Yordania, Lebanon,  Suriah dan Arab Saudi pada waktu itu terlibat perang dengan Israel. Hasilnya, negara Arab kalah. Banyak wilayah Arab dicaplok Israel.

Oleh karena itu wilayah Israel semakin luas yang diperoleh dari hasil perang. Di tanah Palestina sendiri, wilayah Israel yang sudah dibagi PBB tidak adil itu, pun semakin luas, karena di wilayah Palestina, pemerintah Israel mendirikan pemukiman baru. Ini cara Israel mengusir penduduk Palestina agar keluar dari tanah airnya sendiri.

Itu sebabnya mengapa ada keinginan dua kelompok Palestina bersatu, Fatah dan Hamas, sehingga wilayahnya bersatu cukup luas mendeklarasikan Negara Palestina Merdeka, apa lagi ada niat memilih Pemimpin Palestina di negara kesatuan. Jika ini yang terjadi, bukan tidak mungkin Negara Palestina Merdeka berdiri berdampingan dengan Israel.

Inilah yang tidak dikehendaki AS dan Israel. Sebelum rencana Palestina terealisir, Trump segera umumkan Jerusalem sebagai ibukota Israel. Pun segera memindahkan Kedubes AS ke Jerusalem pada hari kemerdekaan Israel ke-70, 14 Mei 2018 akan datang.

Ketidakadilan ini semakin saya memahami sikap Presiden RI Soekarno yang mengeluarkan Indonesia dari badan dunia tersebut. Ternyata memang PBB masih dibayangi AS. Belum lagi saya berbicara tentang Irak, di mana setelah diberi sanksi PBB, negara seribu satu malam itu dihancurkan.