Kebijakan Sepihak Verifikasi Media Massa dapat Kritikan Pedas

Dewan Pers Harus Hentikan Upaya Mengkerdilkan Kemerdekaan Pers

Ones | Minggu, 25 Februari 2018 - 08:06 WIB
Dewan Pers Harus Hentikan Upaya Mengkerdilkan Kemerdekaan Pers Budiman Pardede S.Sos Ketua Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut

MEDAN (wartamerdeka) - Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut meminta aparat pemerintah, pejabat, birokrat, TNI, Polri, penegak hukum khususnya kelembagaan Ad-Hoc Dewan Pers harus menghentikan upaya mengkerdilkan kemerdekaan Pers.

Pertumbuhan media Pers, keberadaan insan Pers dan organisasi Pers di Indonesia patut didukung penuh sebab menjadi bagian tidak terpisahkan dari pilar demokrasi.

Diakui atau tidak, menjamurnya penerbitan media cetak, elektronik dan media online akhir-akhir ini, nyata membawa dampak positif terhadap konsumsi informasi, edukasi, kontrol sosial hingga pengawalan persoalan-persoalan mendasar bangsa semisal hukum, kebenaran, keadilan, perdamaian dan keutuhan-ciptaan.

Peringatan tersebut dilontarkan Budiman Pardede S.Sos Ketua Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut, tadi pagi.

Kepada wartawan wartamerdeka.net, secara khusus di Medan,  Budiman berbagi cerita panjang seputar geliat kehidupan Pers Indonesia pasca-reformasi.

Dia mengaku banyak mengikuti perkembangan Pers dari zaman orde lama, orde baru sampai sekarang. 

Terutama menyangkut sikap Dewan Pers yang diributkan banyak pihak terkait kebijakan sepihak verifikasi media massa, organisasi Pers bahkan istilah sertifikasi/uji kompetensi wartawan.

Menurut dia, lantaran kebijakan sepihak Dewan Pers banyak ditentang wartawan dipenjuru tanah air, fakta-fakta yuridis tentang UU No 40 tahun 1999 tentang Pers akhirnya diungkapkan. 

"Pertama saya ucapkan salam hormat dan selamat Hari Pers Nasional 2018 buat semua media massa serta teman-teman jurnalis Indonesia. Tanpa peran Pers dunia ini gelap tak dikenali. Coba, siapa mengingkari kalau sekarang semua orang mencari informasi dari media massa online ? Kecil atau besar medianya soal lain. Saya rasa peran Pers sangat luar biasa," cetus Budiman. 

Budiman yang saat ini aktif menulis di salah satu harian media cetak di Kota Medan (Koran) dan media online, menyatakan, UU No 40 tahun 1999 dalam Bab V Pasal 15 memang ada nama kelembagaan Dewan Pers.

UU No 40 tahun 1999 itu menugaskan Dewan Pers untuk mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers Nasional melalui kelembagaan Dewan Pers yang independen. Sementara fungsi-fungsi Dewan Pers diantaranya: pengkajian pengembangan kehidupan Pers, menetapkan/mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan/mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus berhubungan dengan pemberitaan Pers, mengembangkan komunikasi antara Pers, masyarakat/pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi Pers menyusun peraturan-peraturan bidang Pers, meningkatkan kualitas profesi kewartawanan serta mendata perusahaan Pers. 

"Saya rasa pemerintah yang berhak mendefenisikan perusahaan Pers sesuai syarat-syarat formal, bukan Dewan Pers. Dewan Pers cuma mendata, tidak punya hak memverifikasi media massa. Apalagi membuat pemberitahuan kepada berbagai pihak seolah-olah yang tidak ter-verifikasi Dewan Pers bukan media massa dan tidak pantas dilayani. Tugas Dewan Pers mengembangkan kemerdekaan Pers, kok sekarang memberangus Pers," herannya. 
 
Budiman Pardede S.Sos mengaku bahwa sikap Dewan Pers tidak punya dasar, melanggar UU Pers dan memberangus kebebasan Pers. Bagi Budiman, Dewan Pers tidak punya hubungan struktural apapun dengan media massa di seluruh Indonesia apalagi bertanggungjawab atas pembiayaan kelahiran suatu media massa. Bahkan Dewan Pers tidak punya program jelas dalam melakukan pembinaan media massa, organisasi Pers dan kalangan jurnalis.

Struktur organisasi Dewan Pers juga dikritiknya akibat sosok-sosok yang duduk terindikasi hasil kongkalikong, orang-orang titipan dan berbau figur oportunis. Terakhir, Budiman Pardede mengaku mencari second opinion ke beberapa praktisi pers di Sumut. Hasilnya pun tidak jauh berbeda. Ternyata tidak sedikit insan pers yang menolak dan menertawakan dewan pers karena dianggap melakukan pola-pola pembusukan budaya dan mempertahankan status quo era rezim orde baru. 

Budiman Pardede memastikan, terkait verifikasi  dewan pers tersebut, sampai sekarang Negara dan pemerintah Indonesia belum pernah menunjuk satu lembaga otoritas resmi yang berhak melakukan verifikasi media massa/organisasi Pers atau menetapkan lembaga khusus untuk melakukan sertifikasi/uji kompetensi wartawan Indonesia. Verifikasi media massa, organisasi pers dan uji kompetensi wartawan disebutnya sangat mulia. Tapi bukan dengan cara melanggar aturan dan merampas hak-hak asasi orang lain atau mendiskreditkan keberadaan jurnalis, media massa dan organisasi pers. 

"Organisasi pers dan media massa apapun bisa melakukan kegiatan uji kompetensi wartawan sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diperlukan. Jangan seolah-olah hanya satu atau dua organisasi pers yang berhak melakukan itu dan jangan sampai ada organisasi pers/media massa tertentu yang mengklaim atau merasa paling berhak melakukan kegiatan uji kompetensi wartawan. Itulah sebagian wawasan yang saya himpun dari kawan-kawan pengusaha media massa maupun jurnalis di beberapa wilayah Sumut. Mereka menyebut Dewan Pers tidak pernah menjalankan tugas/fungsi pembinaan pelatihan jurnalistik rutin bergilir terhadap jurnalis/media massa di Indonesia. Makanya saya heran, kok sekarang Dewan Pers berani menzolimi wartawan dan media massa ya," sindirannya.

Budiman menyarankan, Dewan Pers sebaiknya kembali kepada peran yang diatur UU Pers. Bukan jadi lembaga yang mempertahankan status quo dan merusak iklim kemerdekaan Pers. "Hentikan politisasi, pengerdilan, pengebirian media massa, wartawan dan organisasi Pers. Segudang alasan verifikasi atau dalih apapun bisa dicari-cari tapi faktanya mereka langgar UU Pers. Presiden Jokowi tegas mendukung kebebasan Pers bertanggungjawab. Beliau memerintahkan pemberantasan berita hoax (bohong), bukan sebaliknya Dewan Pers terindikasi kuat memberantas kemerdekaan Pers. Macam tak ada kerjaan aja," tuturnya. 

Artinya, bila muncul konflik pemberitaan wartawan/media massa dengan publik, maka UU Pers bisa dipakai sebagai acuan penyelesaian. Namun ketika menyangkut delik pelanggaran pidana, Budiman memastikan penegakan hukum adalah suatu keniscayaan bagi semua pihak.

Budiman Perdede mengingatkan, tidak jaman lagi Dewan Pers memainkan peran eksklusif, mempertahankan status quo bahkan mempertontonkan pola-pola pembusukan budaya yang menabrak semangat UU Pers No 40 tahun 1999. Budiman juga menyatakan menerima informasi soal selebaran/penjelasan/maklumat Dewan Pers kepada instansi pemerintah/swasta di pusat dan daerah terkait nama-nama organisasi Pers dan media massa tertentu sebagai mitra Dewan Pers. 

"Seolah-olah Dewan Pers meminta publik untuk tidak melayani media massa/organisasi Pers lain. Kan tidak bijak sikap Dewan Pers itu ? Sadar gak Dewan Pers, itu sama saja mematikan iklim demokrasi, membunuh lagi kemerdekaan Pers dan melanggar HAM. Memangnya Dewan Pers yang membiayai pendirian suatu media massa dan organisasi Pers ? Seolah-olah Dewan Pers mau mengatakan kalau merekalah hakim bagi media massa, organisasi wartawan dan insan Pers," cetus Budiman yang sudah 23 tahun menggeluti dunia jurnalistik, seraya menambahkan, aktivitas jurnalis merupakan profesi mulia yang patut dihargai. Bukan malah dikerdilkan, dikebiri, diberangus apalagi dizolimi lembaga Ad-Hoc (sementara) bernama Dewan Pers.
 
Pada sisi lain, Alumnus S-1 Ilmu Administrasi Negara itu menegaskan, posisi wartawan berbeda dengan guru. Ketika guru lulus sertifikasi, pada saat berikut gaji sang guru bakal segera naik. Makanya, Dewan Pers diminta Budiman Pardede tidak latah bicara verifikasi, sertifikasi bahkan uji kompetensi.

"Bila memverifikasi, mensertifikasi atau membuat uji kompetensi wartawan versi organisasi Pers/media massa masing-masing, ya sah-sah saja. Tapi jangan bentuk opini publik yang sesat seakan-akan paling benar dan membusukkan kiprah wartawan/media massa lain. Memang kalau wartawan, organisasi Pers dan media massa ikut semua itu, apa gaji wartawan naik seperti guru ? Apa media massa/organisasi Pers menerima medali emas dari Dewan Pers ?, terang Budiman.

Logikanya, imbuh Budiman lebih jauh, melawan hoax bukan dengan kegiatan mubazir verifikasi, sertifikasi dan uji kompetensi. Melainkan menyadari bahwa roh UU Pers No 40 tahun 1999 tidak boleh dilepaskan dari UUD 1945. Dalam artian, amandemen UUD 1945 Pasal 28 huruf (a) sampai (f) bertujuan mewujudkan kemerdekaan mengeluarkan fikiran, pendapat dan hak memperoleh informasi yang seyogianya dipahami Dewan Pers secara utuh. Sehingga segala kebijakan yang memberangus kemerdekaan Pers, media massa, organisasi Pers serta keberadaan jurnalis selaku agen-agen suara pembaruan, patut segera dihentikan. Bahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 dipastikannya bermakna universal melindungi Hak Asasi Manusia. 

Publik dipercaya Budiman Pardede akan cerdas menilai Pers yang bertanggungjawab menjalankan profesi dan siapa pula yang tidak kompeten alias abal-abal. "UU Pers No 40 tahun 1999 bisa direvisi. Sekali lagi, jangan diskriminasi keberadaan media massa, organisasi Pers dan kalangan jurnalis. Besar kecilnya keberadaan mereka tetap saja punya andil membangun pilar demokrasi. Hargai, bukan dieliminasi dengan modus pembusukan budaya verifikasi," katanya.

"Kalau Pers salah dan terbukti tidak bertanggungjawab, laporkan/gugat secara hukum. Amanat UU Pers jelas sekali mengatur tupoksi Dewan Pers. Tolong jangan lebay, hormati HAM orang lain," tutup Budiman Pardede.