Tan Malaka: "Tidak Merdeka 100 Persen, Tidak Perlu Berunding dengan Belanda."

Ar | Senin, 19 Februari 2018 - 05:50 WIB
Tan Malaka:

Oleh Dasman Djamaluddin

Itulah kalimat Tan Malaka yang sering diteriakan anak-anak muda semasa perang kemerdekaan, menjelang memperingati hari kematiannya tanggal 21 Fabruari 1949. Banyak yang bertanya, kenapa tokoh sekaliber Tan Malaka kita sebut kematian, bukankah tidak ada kata lain untuk mengungkapkan rasa hormat kepada Pahlawan Nasional ini?

Sejarah memang menuliskannya demikian. Tan Malaka atau Sutan Ibrahim yang kemudian dikenal pula sebagai Ibrahim Datuk Tan Malaka, tewas ditembak bukan oleh Belanda, tetapi oleh bangsanya sendiri,  Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia dianggap pemberontak dan akhirnya tewas di tangan bangsanya sendiri.

Kematian Tan Malaka terungkap dari buku seorang sejarawan Belanda, Harry A. Poeze di tahun 2007,  yang mengarang lima jilid buku berjudul: " Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia."

Tan Malaka dimakamkan di lereng Gunung Wilis, tepatnya di pemakaman umum Desa Selopanggung, Kecamatan Senen, Kabupaten Kediri. Menurut Sejarawan Asvi Warman Adam, selama masa Orde Baru, nama Tan Malaka seakan lenyap dari buku sejarah, karena Orde Baru mengharamkan gerakan kiri. Tetapi, tegas Asvi, gelar pahlawannya tidak pernah dicabut. Menurut saya, Tan Malaka tetap Pahlawan Nasional.

Menjelang perginya Tan Malaka ke-69 tahun (1949-2018), tepatnya 21 Februari 2018, dari tanggal 16-21 Februari 2018 diselenggarakan berbagai acara di halaman Rumah Gadang Tan Malaka (Foto di atas) tepatnya di rumah masa kecil Tan Malaka yang sudah dijadikan sebagai destinasi wisata sejak 2008.

Memang menurut Majalah Gatra edisi nomor 47 (21-27 September 2017), halaman 48-49, rumah kediaman Tan Malaka ini disebut  "Wisata Sunyi Kediaman Tan Malaka."

Buat seseorang yang belum pernah berkunjung ke rumah masa kecil Tan Malaka yang sudah dijadikan destinasi wisata sejak 2008, sudah tentu terkejut dan aneh mendengarnya. Tetapi bagi orang luar Pulau Sumatera yang pernah berkunjung ke daerah itu, hanya ke daerahnya, sudah tentu tidak terlalu kaget.

Misalnya saya yang tidak pernah menginjakkan kaki di sana, tetapi pernah ke wilayah itu, tidak terlalu kaget. Mengapa? Saya pernah ke wilayah lokasi rumah Tan Malaka itu pada 21 Oktober 2016. Meski hanya lewat untuk menuju Koto Tinggi, tetapi rumah Tan Malaka ini masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota. Sama dengan wilayah yang saya kunjungi, Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, juga Kabupaten Lima Puluh Kota.

Apa yang bisa saya samakan? Sudah tentu transportasi sedikit sulit jika berkunjung ke sana. Entahlah sekarang. Maksud saya, jika ke Koto Tinggi. Dahulu, saya berkunjung ke Museum Pemerintah Darurat RI (PDRI) yang masih berbentuk kerangka besi. Bayangan saya, jika Museum PDRI ini jadi, tidak mungkin jalan ke wilayah itu, termasuk jalan ke kediaman Tan Malaka tidak dibenahi. Sudah tentu alat angkut wisata akan banyak, terutama dari Payakumbuh.

Tahun lalu, Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), Rabu pagi, 5 April 2017 menyelenggarakan diskusi buku yang berjudul "Nilai Keindonesiaan," atas kerja sama Perpustakaan UI dengan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti. Pembicara dalam diskusi, yaitu Prasetijono Widjojo MJ, Prof. Dr. Susanto Zuhdi dan wartawan harian Kompas, M Subhan SD.

Dalam menguraikan isi buku, Prof Dr Susanto Zuhdi, dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI, lebih menyoroti buku dalam Ilmu Sejarah. Pun disinggung masalah pemindahan tokoh nasional Tan Malaka ke Sumatera Barat dari Kediri, Jawa Timur.

Menurut Susanto Zuhdi, sesungguhnya tidak perlu memindahkan makam itu (Tan Malaka) dari Kediri ke Sumatera Barat. Bukankah banyak juga pahlawan nasional kita, seperti Pangeran Diponegoro yang lahir di Yogyakarta dan dimakamkan di Makassar? Banyak juga pahlawan nasional kita mengalami hal yang sama. Jadi tidak perlu dipindah.

Memang pernah terjadi protes dari masyarakat Minangkabau, kenapa Tan Malaka, putera Minangkabau, dimakamkan di pemakaman umum Desa Selopanggung, Kecamatan Senen, Kabupaten Kediri? Merespons protes tersebut, maka muncul ada niat memindahkan makam Tan Malaka ke Lembah Aia Sansang, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Setelah rombongan dari Minangkabau itu tiba, di Desa Selopanggung juga muncul protes kepada Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota ke Nagari Pandam Gadang itu. Jalan tengah akhirnya ditempuh. Makam Tan Malaka tidak jadi dibongkar, hanya sebongkah tanah dari kubur aslinya yang dibawa ke Pandam Gadang. Meski hanya simbol, Pemerintah Lima Puluh Kota mengatakan, hal itu sudah memadai.

Menjadi permasalahan utama adalah bagaimana nasib Museum Tan Malaka yang tidak terawat itu. Apakah dikarenakan tidak ada perhatian dari pemerintah atau karena tidak ada orang yang ditunjuk untuk mengawasinya atau juga boleh jadi hampir seluruh penduduk Lima Puluh Kota disibukkan oleh pekerjaan sehari-hari? Mudah-mudahan di 69 tahun kepergian Tan Malaka, 21 Februari 2018, semua hal ini perlu dipikirkan bersama.

Jika dikaitkan dengan hubungan Tan Malaka- PKI, menurut saya tidak relevan lagi. Meski ia menentang rencana revolusi rakyat pada 1926, tetapi kemudian memutuskan hubungan dengan PKI. Bahkan ia masih Pahlawan Nasional, karena gelar yang diberikan Presiden Soekarno tidak pernah dicabut Presiden Soeharto.


Baca Juga