Kalem Suloara' di Torut Sikapi Arogan Pemberitaan Dana Desa

T | Jumat, 09 Februari 2018 - 20:59 WIB
Kalem Suloara' di Torut Sikapi Arogan Pemberitaan Dana Desa

TORAJA UTARA (wartamerdeka) - Pemberitaan mengenai Dana Lembang (red, Dana Desa) dan Kepala Lembang sebagai pihak pengguna anggaran seperti ditayang di media ini sebelumnya, ternyata mengundang reaksi Kepala Lembang Suloara', Agus Sedan. 

Reaksi dengan sikap arogannya itu ditunjukkan kepada rekan jurnalis lain yang juga kru pembantu wartamerdeka.net, Salmon, di sela acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Lembang di Ruang Pola Kantor Bupati Torut, siang tadi (9/2).

Salmon menuturkan, mulanya sang Kalem menyinggung-nyinggung media online yang dianggap disukai. "Kemudian dengan sinis dia menyebut wartamerdeka yang menayangkan berita kepala lembang Sesean Mataallo tanpa konfirmasi, kalau dia katanya ketemu yang tulis itu berita..," ungkap Salmon.

Mendengar omongan Agus yang menyebut tanpa konfirmasi, Salmon langsung menampik dengan mengatakan itu tidak benar.

"Saya konfirmasi kok dengan menelepon tapi kan tidak ada jawaban. Sebenarnya cara kepala lembang seperti ini sudah menghalang-halangi tugas wartawan sehingga berdasarkan UU Pokok Pers Nomor 40  yang bersangkutan dapat dituntut pidana  2 tahun penjara dan denda paling banyak 500 juta," ujarnya.

Adu mulut Salmon-Agus ini turut disaksikan Kalem Talimbangan, Yunus Misi. 

Ditambahkan Salmon, siapapun yang merasa dirugikan akibat pemberitaan, sesuai ketentuan, dipersilahkan melayangkan hak jawab kepada media dimana berita itu dimuat atau ditayang. "Hak jawab itu harus dimuat atau ditayang. Jadi media tetap memberi ruang hak jawab sebagai penjelasan atas masalah yang diangkat sehingga menjadi klir," timpalnya.

Lebih jauh, Salmon menyinggung pernyataan Kadis PPKAD Torut, Firdaus Rinbatta, dalam acara Rakorev tersebut, yang dinilainya bias. Pasalnya, Firdaus meminta para Kepala Lembang untuk.tidak memberi data jika ada LSM yang minta data. Ini, menurut Salmon, bertentangan dengan harapan Presiden Joko Widodo, Mendagri Cahyo Kumolo, dan Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo yang mengharapkan peranserta masyarakat dalam mengawasi dana desa.

Karena itu, Aktivis Toraja Transparansi ini mempertanyakan motif pihak tertentu yang tidak menghendaki dana desa disentuh. Ini justru mendorong kecurigaan pihak lain ada apa dengan dana lembang atau dana desa di Torut. (TimLiput)