Soal Dugaan Adanya Transaksi di Balik Anggaran Irigasi Toraja Utara 2018, Ini perkembangannya

T | Kamis, 08 Februari 2018 - 13:17 WIB
Soal Dugaan Adanya Transaksi di Balik Anggaran Irigasi Toraja Utara 2018, Ini perkembangannya Inilah salah satu mata anggaran proyek Irigasi di Toraja Utara

TORAJA UTARA (wartamerdeka) - Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk Pembangunan Irigasi di Kabupaten Toraja Utara dalam Tahun Anggaran 2018 ini. Jumlah anggaran yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Pisik Penugasan untuk Torut ini sebesar Rp39.834.000.000 dari usulan sebesar Rp165 M. 

Usulannya sesuai Proposal dengan Surat Permohonan Usulan Dana DAK Tahun Anggaran 2018 No.970/088/PU tanggal 22 Agustus 2017 ditandatangani Bupati Torut, Kala'tiku Paembonan. Hanya saja, turunnya anggaran ini memicu perselisihan antar pihak yakni parpol yang merasa telah berjuang sehingga anggaran itu disetujui.

Namun yang paling ngotot jika anggaran itu tidak turun dengan sendirinya adalah PDI Perjuangan melalui Ketua DPCnya, Samuel Lande. Samuel mengklaim jika pihaknyalah yang mengurus anggaran tersebut dengan bantuan seorang anggota DPR-RI, juga asal FPDIP, berinisial Laz.

Ngototnya pihak Laz ini, konon dilatarbelakangi dugaan adanya transaksi antara pihak pengurus anggaran dengan mereka yang bersedia melaksanakan kegiatan proyek irigasi dimaksud.

Kisruh mengenai hal ini membuat LP3KN (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Negara) lantas melayangkan surat kepada Laz pada 18 Desember 2017.

Surat yang ditandatangani Ketua LP3KN, Jonathan WS, SH, ini berisi perihal permohonan  klarifikasi tentang anggaran irigasi dari DAK Pisik Penugasan 2018 itu.

Dalam suratnya, LP3KN mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap Samuel Lande melalui gugatan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Toraja Utara dengan materi dugaan pelanggaran kode etik dewan.

Ketua  BK DPRD Torut, JK Tondok, saat dikonfirmasi, baru-baru ini, membenarkan adanya surat itu ditembuskan ke pimpinan dewan.

"Kepada yang bersangkutan kami sudah panggil untuk klarifikasi. Juga yang berkaitan dengan gratifikasi kalau misalkan ada. Tapi dia menyangkal dengan mengatakan tidak ada itu," ujar anggota dewan Torut yang akrab disapa 'Pak JK' ini.

Hingga detik ini, persoalan menyangkut anggaran irigasi ini masih tarik ulur. Pihak Laz melalui Samuel Lande tetap ngotot dengan dugaan ada imbalan yang diperoleh dari jerih payahnya mengurus anggaran tersebut.

Imbalan tersebut diduga sebagai kontribusi atau kewajiban yang harus disetor. Kini berkembang rumor kalau saat ini ada upaya pihak tertentu mengumpul dana saweran untuk kontribusi itu. Awak media ini terus melakukan pengejaran dan penelusuran lebih jauh.