Gubernur Jambi Zumi Zola Jadi Tersangka Korupsi, Jokowi: Ikuti Proses Hukum

Ar | Sabtu, 03 Februari 2018 - 22:22 WIB
Gubernur Jambi Zumi Zola Jadi Tersangka Korupsi, Jokowi: Ikuti Proses Hukum Gubernur Jambi Zumi Zola (kiri) ditetapkan jadi tersangka korupsi oleh KPK

JAKARTA (wartamerdeka) – Satu lagi kepala daerah ditetapkan jadi tersangka korupsi. Kali ini menimpa Gubernur Jambi Zumi Zola yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tampaknya prihatin dengan masalah ini. Dan presiden meminta Zumi mengikuti proses hukum yang ada di lembaga antirasuah itu.

"Ikuti proses hukum yang ada di KPK. Dan perlu saya ingatkan semuanya, baik gubernur, bupati, wali kota, atau seluruh aparat, semuanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum," kata Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jatim, Sabtu (3/2/2018).

Zumi sendiri sudah memohon maaf kepada rakyat Jambi.

"Saya selaku Gubernur memohon maaf apabila dalam pelayanan ada yang kurang, atau karena masalah ini ada masyarakat yang terganggu, saya mohon maaf," kata Zumi Zola kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Sultan Tahar, Jambi.

Selain Zumi, KPK juga telah menetapkan anak buahnya, Arfan, yang menjabat sebagai Plt Kadis PU Jambi. Arfan telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan bagi-bagi duit ke sejumlah anggota DPRD Jambi.

"KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi, sekaligus menetapkan 2 tersangka, yaitu ZZ, Gubernur Jambi, kemudian ARN, kepala bidang Dinas Bina Marga, juga merupakan Kadis PUPR Jambi, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (2/2/2018).

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Kasus tersebut terkait dengan dugaan 'duit ketok' untuk memuluskan pengesahan APBD 2018.

Dari kasus itu, empat orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin.

KPK menduga ada 'duit ketok' yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar.