Waspadai Dana Lembang (Desa) di Torut

Banyak Kepala Lembang yang Kini Bermobil

TOM | Jumat, 02 Februari 2018 - 09:02 WIB
Banyak Kepala Lembang yang Kini Bermobil Kepala Lembang (Kalem) Sesean Mataallo, Dorkas Datu Pabida

TORAJA UTARA (wartamerdeka) - Pengelolaan dana lembang (dana desa, red) di Toraja Utara, juga di Tana Toraja, belum sepenuhnya tersentuh pengawasan. Lembaga pengawasan yang ada seperti dari fungsional yakni Inspektorat setempat dan BPKP serta BPK-RI belum maksimal bekerja. Demikian pula dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan, belum tampak kinerja mereka. Mau tak tau, pengawasan masyarakat tentu sangat diharapkan lewat LSM dengan dukungan media sebagai sarana kontrol sosial.

Yang mengherankan, sejak Dana Lembang atau Dana Desa digulir 2014 lalu, khusus di dua daerah, Toraja Utara dan Tana Toraja, nyaris tidak ada temuan. Kalaupun ada tidak siknifikan dibanding laporan masyarakat di lapangan.

Dari pantauan wartamerdeka, ditemukan indikasi penyimpangan di beberapa lembang (desa). Masalah yang muncul bervariasi, ada yang berkaitan dengan perangkat pengelola dana lembang seperti di Lembang Sesean Mataallo. "Banyak jalan rintisan dibuat tidak berguna. Kemudian anaknya bendahara dan anaknya yang lain lagi kontraktor. Begitu juga suaminya jadi suplier barang. Dia tidak kasih orang lain," ungkap seorang warga setempat melalui Whatsapp, baru-baru ini.

Dikonfirmasi di kantornya, Kepala Lembang (Kalem) Sesean Mataallo, Dorkas Datu Pabida, tidak berada di tempat. Konon, yang bersangkutan ada urusan luar. "Saya masih ada urusan. Siapa yang suruh angkat berita," katanya ketika dihubungi via ponsel. Dorkas sendiri domisili di luar lembangnya yakni di kompleks Tagari, Rantepao.

Demikian pula yang terjadi di lembang  lain. Ada yang sekretarisnya dijabat adik kepala lembang sendiri.  Badan Perwakilan Lembang (BPL) yang mestinya mengawasi kinerja Kepala Lembang, juga dijabat omnya sendiri. 

Ada pula kepala lembang yang membungakan dana lembangnya.

Masalah dana lembang ini belum menyentuh pada fisik kegiatan di lapangan. Ini yang seharusnya juga mendapat perhatian semua pihak. "Jangan hanya menerima laporan administrasi dalam bentuk LPJ dana lembang, tapi lihat juga pisiknya di lapangan seperti apa," ujar Anthonius Silamba, seorang tokoh masyarakat Torut, yang mengaku kaget melihat gaya hidup beberapa Kalem yang kini mulai bermobil.

Anthonius meminta semua pihak tanpa terkecuali agar benar-benar mengawasi dana lembang yang bersumber dari APBN ini.