Dekrit Presiden Perlu Dilakukan

Ar | Jumat, 02 Februari 2018 - 07:41 WIB
Dekrit Presiden Perlu Dilakukan

Oleh Dasman Djamaluddin

UNTUK kesekian kalinya, diskusi, seminar atau lokarya mengenai perlunya Amandemen UUD '45 (UUD 1945) terus diselenggarakan. Terakhir adalah undangan Sarasehan "Quo Vadis Amandemen Konstitusi," yang diselenggarakan Pergerakan Indonesia Maju, Kamis, 1 Desember 2018 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kali ini sarasehan dihadiri Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama Din Syamsuddin.

Bahkan Din berpikiran lebih maju lagi. Diakui oleh Din, UUD '45 memang tidak relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini. Malahan menurut dia, UUD 45 yang asli lah yang paling relevan, bahkan untuk 100 tahun ke depan.

"Saya berpendapat bahwa UUD 45 (yang asli) masih relevan untuk saat ini. Bahkan cukup memadai untuk menampung, menyangga, kehidupan nasional kita. Sesungguhnya paling tidak untuk satu abad, hingga tahun  2045 yang akan datang," tegasnya 

Din yang Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menekankan, UUD 45 yang asli adalah pikiran cerdas dan cemerlang dari para pendiri bangsa yang datang dari berbagai latar belakang, dalam rangka menerjemahkan cita-cita nasional dan termasuk juga sebagai penjabaran dari Pancasila.

Bagi tokoh Muhammadiyah ini, konstitusi merupakan nafas, bahkan ruh dari sebuah bangsa. Untuk itu, diyakininya bahwa cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa sangatlah penting. Sebab di dalamnya menegaskan tujuan dari kebangsaan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur dan fungsi-fungsi pemerintahan dengan Pancasila adalah titik temu dari berbagai pandangan. Hal itulah yang menurutnya menjadikan Indonesia ini sebagai negara kesepakatan.

Ditegaskannya bahwa UUD 45 yang asli dan Pancasila sesungguhnya merupakan kekuatan dari konstitusi dan dasar negara ini. Sebab, dengan keduanya, Indonesia berada pada posisi tengah.

"Jalan kebangsaan kita itu sejatinya adalah jalan tengah dalam politik. Kalau kita bedah konteks analisis dari pasal-pasal di dalamnya itu adalah jalan tengah. Yang ini sesungguhnya dirindukan oleh dunia sekarang ini di tengah kerusakan peradaban dunia dengan mendambakan suatu jalan tengah," demikian Din. 

Kalau kita baca dengan teliti pernyataan Din ini, terkandung pesan yang sangat jelas, "Kembali ke UUD 1945 yang Asli." Bangsa ini sudah sangat musykil untuk dibenahi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan Dekrit Presiden untuk Kembali ke UUD '45 Asli. Bukankah ketika berkunjung ke Asia Selatan, termasuk Afghanistan, Jokowi menorehkan sejarah penting, karena hanya dia yang setelah Presiden Soekarno yang berkunjung ke Afghanistan atau negara Asia Selatan lainnya?

Dalam hal ini teman saya berkomentar, "apa yang diperoleh di sana?." Benar, Jokowi berkunjung ke negara konflik. Bantuan ekonomi mungkin minim bahkan kita yang harus membantu saudara-saudara kita yang terus menerus dilanda pertikaian. Bila perlu, menjadi penengah di antara negara bertikai.

Bukankah Indonesia pernah memegang posisi utama, di mana perwira kita Mayor Jenderal Rais Abin diangkat sebagai Panglima Pasukan Perdamaian PBB di Timur Tengah dan berhasil mengajak Mesir dan Israel ke meja perundingan. Akhirnya dengan laporan Mayor Jenderal Rais Abin tersebut yang disampaikan kepada Sekjen PBB Kurt Waldheim, AS mengambil prakarsa mendamaikan Mesir-Israel di Camp David.

Oleh karena itu, pendapat Din Syamsuddin itu sangat tepat. Pesan yang tidak terbaca, Presiden Jokowi harus mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 asli.

Sebetulnya Universitas Indonesia dan Legiun Veteran RI berkali-kali bicara UUD 1945. Meski tidak semaju pemikiran Din Syamsuddin, yaitu tentang Amandemen ke-5 UUD 1945 perlu segera dilakukan. Sekarang, ya, dengan Dekrit Presiden, kembali saja dahulu ke UUD 1945 asli.


Baca Juga