Toraja Utara Perlu Kombongan Kalua' Sangtorayan

TOM | Kamis, 01 Februari 2018 - 05:38 WIB
Toraja Utara Perlu Kombongan Kalua' Sangtorayan pemuka masyarakat Toraja di perantauan, Anthonius Silamba', SE., Ak.CA.

MAKASSAR (wartamerdeka) - Mengamati perkembangan Toraja Utara dan juga Tana Toraja belakangan ini, berbagai pihak menganggap pentingnya dibentuk sebuah wadah sejenis lembaga pertimbangan berbasis kearifan lokal. 

Lembaga tersebut dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan serta kebijakan publik yang diambil pemerintah daerah setempat.

Hal ini dilontarkan seorang pemuka masyarakat Toraja di perantauan, Anthonius Silamba', SE., Ak.CA.

Menurut Akuntan Publik yang berdiam di kota Samarinda, Kalimantan Timur ini, sudah saatnya dibentuk wadah yang disebut Kombongan Kalua' Sangtorayan.

"Rupanya wadah ini sudah saatnya hadir, semacam yang dibentuk pemerintah DKI era Anies-Sandy. Pengurusnya orang-orang pilihan yang punya integritas. Kalau perlu pengurusnya sampai ke lembang. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan korupsi, secara dini wadah ini bisa langsung tangani sebagai langkah preventif. Juga jika ada sebuah kebijakan yang diambil pemerintah, wadah kombongan kalua' ini dapat mengkaji lebih dulu sebelum memberi pertimbangan kepada bupati," ujar Anthonius via ponsel kepada wartamerdeka.net, baru-baru ini.

Dia menyebut contoh, masalah sabung ayam yang hingga kini masih menjadi polemik di kalangan pemuka agama dan pemuka masyarakat baik di dalam maupun di luar Toraja.

Pro-kontra seputar masalah klasik yang sudah menahun ini belum menemukan titik temu dan jalan keluar. Sebagian tokoh masyarakat dan para rohaniawan khususnya dari kalangan Gereja Toraja melalui Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja, sangat menentang hal in.

Sementara di pihak lain sebagian warga Toraja menganggap  sambung ayam sebagai bagian dari adat-budaya Toraja sekaligus sebagai hobby.

Mereka lebih berpikir pragmatis dengan maksud agar "judi" sabung ayam itu punya nilai manfaat bagi daerah.

"Apa bedanya dengan olahraga tinju atau sepakbola, itu kan orang biasa taruhan, itu karena hobbi. Jadi saya pikir sebaiknya untuk sabung ayam dilokalisir saja tapi dengan ketentuan tidak boleh lagi ada yang liar. Aturan dan syaratnya diperketat, dan yang lebih penting lagi harus ada pungutan pajak atau retribusi ke daerah guna menunjang PAD. Apalagi PAD kita yang lalu hanya di kisaran 40 M dari target 100 M lebih," jelas Anthonius.

Karena itu, dia berharap pihak BPS-GT dapat memahami hal ini dengan melihat realitas yang ada. "Dari dulu kan kita menggaungkan memberantas judi sabung ayam, tapi sampai sekarang tetap ada bahkan mungkin tambah subur. Kondisi ini sudah berpuluh tahun dan tidak ada hasilnya. Sehingga kita tiba pada kesimpulan bahwa BPS sudah saatnya harus membuka diri dengan kembali mengevaluasi hal-hal yang kiranya perlu dilakukan penyesuaian dengan melihat fakta yang ada," ungkapnya.