Indikasi Penyimpangan Pembangunan Kantor Bupati Torut Makin Terkuak

T | Sabtu, 20 Januari 2018 - 18:18 WIB
Indikasi Penyimpangan Pembangunan Kantor Bupati Torut Makin Terkuak

TORAJA UTARA (wartamerdeka) - Masalah yang melilit Pembangunan Gedung Kantor Bupati Toraja Utara karena diduga menyimpang dari bestek, tampaknya makin terkuak dan kompleks. Pasalnya, indikasi penyimpangan utamanya dalam tahun anggaran 2017 lalu tidak hanya soal pemindahan titik nol, tapi anggarannya yang dinilai mark-up (digelembungkan). 

Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Torut, Ir Eduard Limban, kepada wartamerdeka.net, meralat keterangannya pada pemberitaan lalu terkait pagu 2017 pembangunan kantor bupati yang memang ada.

Nilai pagu pertama sesuai pengumuman lelang tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp28 M. Perusahaan pemenang menawar Rp27.277.777.000 dengan nilai  terkoreksi Rp27.280.417.000.

Namun, dalam perjalanannya, pasca lelang, nilai pagu paket  ini menurut PPK, Esraniel Toding, mengalami revisi menjadi Rp24.280.000.000 tanpa alasan jelas. Padahal, semua peserta lelang menawar di atas Rp24 M. Ini menimbulkan kerancuan apa sesungguhnya yang terjadi. 

Nilai sebanyak Rp 24 M lebih pun, menurut sumber yang layak dipercaya, tetap dianggap mark-up bila dibanding phisik bangunan yang semula direncanakan 4 lantai menjadi 2 lantai.

"Saya belum pernah temui kasus seperti ini bang. Setahu saya kontrak yang bisa diadendum ada 3 hal yaitu adendum volume, adendum waktu dan adendum harga (kenaikan tidak boleh 10%). Karena setahu saya ketika kontrak ditandatangani itu sudah menjadi dasar kesatuan dengan RAB," ujar seorang praktisi dunia konstruksi kepada awak media ini, baru-baru ini.

Sumber yang enggan disebut namanya ini, lebih jauh menuturkan lewat layanan Whatsapp, meskipun sudah jadi bangunan nantinya tapi kurang volume, anggaran yang sisa harus dikembalikan ke negara. "Kecuali mereka mark-up harga satuan ini yang akan jadi masalah," timpalnya.

Menanggapi hal ini, Ketua LP3KN (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pengelola Keuangan Negara), Jonathan WS, SH, angkat bicara. Dia menyayangkan pembangunan Kantor Bupati Torut itu belum bisa merelokasi Bupati Kala'tiku Paembonan dan Wakilnya, Yosia Rinto Kadang, pindah kantor ke Panga'. Ini lantaran pembangunannya belum tuntas keseluruhan bersama Kantor Gabungan Dinas (Gadis).

Secara khusus, Jonathan menyinggung pembangunan gedung kantor tersebut 2017 lalu yang konon menyimpang.

"Kalau memang ada petunjuk yang menyatakan dugaan penyimpangan baik saat lelang lalu maupun dalam pelaksanaannya sekarang, tidak ada alasan,  jaksa harus tanggap dan mengambil tindakan. Tindakannya seperti apa ya tentu dilihat dulu alat buktinya berupa apa dan minimal dua alat bukti. Tapi ingat kalau misalnya ini masuk ke ranah hukum ya pers dan lembaga swadaya masyarakat mengawal agar prosesnya tetap pada koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya lantang.

Pihaknya, kata Jonathan, akan terus bersama masyarakat memantau dan mengikuti perkembangan pembangunan Kantor Bupati Torut ini hingga purna penyelesaian.