Wiranto Minta Parpol Cegah Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian

Ar | Rabu, 07 Maret 2018 - 16:57 WIB
Wiranto Minta Parpol Cegah Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian Menko Polhukam Wiranto

JAKARTA (wartamerdeka) – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta agar kader-kader partai politik yang berlaga pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mencegah berkembangnya politik identitas, ujaran kebencian dan isu SARA.

“Jangan sampai berkembang politik identitas. Itu bisa menjurus ke SARA,” ujar Wiranto dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penangangan Konflik Sosial di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Turut hadir pada pertemuan ini Mendagri Tjahyo Kumulo, Dirjen Polpum Kemendagri sekaligus Pjs Gubernur Papua, Soedarmo, Sesditjen Kemendagri Didi Sudiana, dan pejabat terkait lainnya.

Mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI itu mengingatkan, jika isu SARA dikembangkan hal itu nanti lebih sulit untuk kita padamkan. Jadi sebelumnya kita harus sadarkan siapa kita, Indonesia.

Menurut Wiranto, siapapun yang masuk dalam konstelasi pemilihan kepala daerah, harus dipersepsikan putra dan putri Indonesia. Bukan justru mengedepankan identitas dari suku, agama, atau ras tertentu. Hal itu pula, tutur dia, juga menjadi tanggung jawab partai politik. Parpol harus menyodorkan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk maju dalam Pilkada dan bersaing secara sehat.

Menurut dia, politik identitas, kampanye hitam dan ujaran kebencian bisa membuat situasi politik jadi tidak kondusif bagi masyarakat dan menjurus kepada konflik sosial. 

"Konflik sosial itu kan konflik yang timbul karena ulah sendiri, konflik yang muncul karena kita menyelenggarakan satu pemilu baik Pilkada maupun Pileg dan Pilpres,” ujar Wiranto.

Menurutnya, konflik sosial khususnya politik identitas bisa dinetralisir, yakni dengan menghilangkan persepsi atau pandangan memilih seorang pemimpin dengan kesamaan suku atau kelompok.

“Harusnya tidak boleh, konflik itu tidak akan terjadi kalau semua pihak itu menjaga diri. Kalau eksternal itu bisa diserahkan pada pihak keamanan, kalau internal pasti muncul karena politik identitas. Harusnya, itu hilang karena pemilu itu kontes kompentensi,” tutur Wiranto.

Jelas dia, perlu ada forum komunikasi pimpinan daerah agar sinergitas antara pemimpin-pemimpin yang memiliki tanggung jawab di wilayah untuk menghindari konflik sosial, khususnya saat pemilu.

“Indonesia ini luas sekali enggak mungkin pemerintah pusat, presiden mengawasi semua kegiatan di Indonesia, enggak mungkin,” sebutnya.

“Karena kuncinya disitu kalau pemimpin daerah bersatu padu, ada kesadaran mengamankan daerah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka, maka kumpulan-kumpulan daerah yang aman ini membuat Indonesia aman,” demikian Wiranto menambahkan.