Kontraktor Segel Kantor Perbendaharaan dan BPKAD Lampura

Kontraktor Segel Kantor Perbendaharaan dan BPKAD Lampura

LAMPURA (wartamerdeka.net) –  kembali para kontraktor  melakukan aksi demo, gara-gara  kecewa dengan  janji Pemkab Lampung Utara (Lampura) yang tak kunjung ditepati. 

Rekanan yang tergabung dalam Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) itu untuk kesekian kalinya  ‘nglurug’ ke Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Jum’at (13/10/17).

Kehadiran ratusan rekanan guna menuntut janji pembayaran pekerjaan sesuai dengan kesepakatan pada unjuk rasa rekanan beberapa waktu lalu di tempat yang sama dan dituangkan dalam Surat Pernyataan akan dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan dan PHO, pada Kamis kemarin, (12/10).

Akan tetapi, sampai dengan batas waktu yang dijanjikan, pihak Pemkab Lampura kembali mangkir  janjinya dengan para rekanan yang telah di sepakati beberapa waktu yang telah ditentukan.

Hal itu menyulut emosi para rekanan untuk kembali unjuk rasa menuntut realisasi pembayaran sebagai bentuk kontribusi yang harus diterima, mengingat pekerjaan yang sudah diambang pintu akhir kontrak yang dijadwalkan serta beberapa pekerjaan yang sudah terselesaikan.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB), Erfan Zen, kedatangan rekanan ke Sekretariat Pemkab Lampura guna mempertanyakan komitmen pembayaran uang muka pekerjaan dan pembayaran uang PHO.

“Rekanan Lampura ini sebagai mitra pemerintah. Saat ini kami merasa dimain-mainkan. Sudah tiga kali Pemkab Lampura berjanji untuk melakukan pembayaran. Tapi sampai batas waktu yang dijanjikan, selalu meleset. Terakhir kami dijanjikan pagi ini, sekitar pukul 08.00 WIB. Hingga waktunya tiba, ternyata tidak ada satupun pihak Pemkab Lampura yang menemui rekanan,” urai Erfan Zen, didampingi Sekretaris K2LUB, Ansori Damiri, saat dikonfirmasi awak media, di lokasi unjuk rasa.

Dijelaskan Erfan Zen lebih lanjut, dari seluruh rekanan yang mendapatkan pekerjaan pemkab setempat, anggaran yang wajib dikeluarkan pihak Pemkab Lampura mencapai 76 miliar rupiah.

“Pihak Pemkab selalu berdalih kas kosong. Kami berharap pihak Pemkab Lampura segera mencari solusi terbaik untuk merealisasikan janji yang sudah tiga kali tidak pernah ditepati,” jelasnya seraya mengatakan jika sampai sore ini (Jum’at sore, 13/10/2017) tidak ada realisasi, rombongan rekanan akan melakukan tindakan hukum.

“Kami akan melaporkan Pemkab Lampura pada pihak yang berwenang karena ada indikasi melakukan pembohongan publik atau penipuan,” tegas Erfan Zen yang disambut gemuruh teriakan para rekanan K2LUB.

Dalam pantauan awak media, jelang Shalat Jum’at, rombongan rekanan K2LUB menyisir ruangan Perbendaharaan Daerah juga gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampura serta gedung Perbendaharaan Daerah dengan menyegel pintu masuk dua gedung dimaksud.(Ta.rasul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *