Ketua TP4D: Kepala Lembang Tidak Dibenarkan Pakai ADD untuk Studi Banding 

Ketua TP4D: Kepala Lembang Tidak Dibenarkan Pakai ADD untuk Studi Banding 

TANA TORAJA (Wartamerdeka.net) – Ketua Tim TP4D yang juga Kasi Intel Kejaksaan Negeri Makale, Amri Kurniawan  mengatakan bahwa Kepala Lembang (Desa) tidak dibenarkan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) baik yang APBN dan APBD untuk  Studi Banding. 

Seperti diketahui pada September lalu, sejumlah Kepala Lembang  di kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara telah melakukan studi banding di Bali, Surabaya dan Lombok.

“Harus diperhatikan betul petunjuk teknisnya dalam penggunaan ADD.  Sesuai Petunjuk Teknis ADD tidak bisa untuk membiayai Studi Banding, ” ujar Amri yang juga Kasi Intel Kejari Makale.

Dia mengingatkan,  kalau ada Kepala Lembang (Desa) yang menggunakan ADD dan DDS agar d kembalikan. Karena ADD dan DDS penggunaannya untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di lembang bukan untuk kepentingan Kepala Lembang untuk Studi Banding keluar apalagi untuk pergi berfoya-foya dengan berwisata 

“Studi Banding Kepala Lembang (Desa) kalau menggunakan dana pribadinya ya tidak masalah asalkan jangan menggunakan anggaran Pemerintah baik APBN maupun APBD,” jelas Amri.

Ditegaskan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Makale yang juga Ketua TP4DA bahwa Kepala Lembang (Desa) yang sudah menggunakan ADD dan DDS agar segera dikembalikan, dan pihaknya sudah memonitoring seluruh Kepala Lembang (Desa) yang ada di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

“Saya sudah pernah sampaikan kepada seluruh kepala Lembang pada sosialisasi TP4D di Kantor Kejaksaan Negeri Makale pada tanggal 24 Agustus lalu agar betul-betul gunakan ADD dan DDS sesuai petunjuk teknis. Jangan ada lagi kepala lembang terjerat masalah Hukum yang disebabkan karena salah penggunaan Anggaran Lembangnya,” tegas Amri Kurniawan.(Yansen/Enok).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *